Jakarta — Aksi demonstrasi terkait kondisi perekonomian nasional dinilai sebagai bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi. Namun, berbagai kalangan mengingatkan agar ruang penyampaian aspirasi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi masyarakat, menyebarkan disinformasi, maupun mengganggu stabilitas nasional yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengungkap bahwa pemerintah terus bekerja keras melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan berbagai tantangan ekonomi.
“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” ujar Prasetyo Hadi.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan ekonomi membutuhkan proses, konsistensi kebijakan, dan dukungan seluruh elemen bangsa agar hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap hoaks dan provokasi di ruang digital yang berpotensi memperkeruh situasi di tengah gelombang demonstrasi.
“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” ungkap Meutya.
Ia juga menegaskan bahwa ruang digital tidak boleh dijadikan sarana memperbesar provokasi maupun penyebaran informasi yang menyesatkan.
“Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen ekonomi untuk melindungi masyarakat dari tekanan eksternal.
Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan biaya produksi pelaku usaha.
“Dengan kebijakan yang lebih terarah, stabilitas rupiah dapat terjaga sehingga harga kebutuhan menjadi lebih terjangkau dan beban hidup masyarakat tidak semakin berat,” ujar Purbaya.
Komitmen tersebut juga tercermin dalam arah kebijakan fiskal 2027 yang difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Kami optimistis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat,” pungkas Purbaya Yudhi Sadewa.
