Jakarta – Pemerintah memastikan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berada dalam kendali, sejalan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap kemampuan negara menangani keadaan darurat. Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas kuat untuk menangani situasi tanpa bantuan asing. Hal itu ia sampaikan usai memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar.
“Beliau (Presiden Prabowo) sudah mengambil suatu evaluasi, bahwa bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri,” ujar Sjafrie. Menurut dia, pemerintah mampu menggerakkan seluruh armada logistik melalui jalur darat, laut, maupun udara secara terkoordinasi. Ia juga memastikan stok obat-obatan untuk daerah terdampak dalam kondisi aman. “Kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan… dan ini kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” tegasnya.
Sjafrie menilai penanganan bencana kali ini jauh berbeda dengan tsunami Aceh 2004, ketika Indonesia terpaksa meminta bantuan internasional. Kini, kata dia, negara jauh lebih siap. “Sekarang kita mandiri untuk mengatasi bencana yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” ucapnya.
Sikap pemerintah yang belum membuka mekanisme bantuan asing turut dikuatkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam konferensi pers di Jakarta, Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah tetap mengandalkan kapasitas nasional. “Saat ini kita belum membuka,” katanya. Ia menekankan dukungan internasional hanya akan diminta bila kemampuan dalam negeri sudah tidak mencukupi. “Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan semua kekuatan yang ada,” ujarnya.
Optimisme pemerintah ini sejalan dengan persepsi publik. Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas masyarakat yakin pemerintah mampu menangani bencana Sumatera tanpa bantuan asing. Sebanyak 54,2 persen responden menyatakan yakin, dan 12,3 persen menyatakan sangat yakin. Dalam survei yang sama, 56,4 persen responden menilai komitmen pemerintah dalam menjadikan penanganan bencana sebagai agenda nasional sangat kuat.
“Sebanyak 56,4 persen dari 510 responden percaya pemerintah pusat memiliki komitmen kuat menjadikan penanganan bencana Sumatera sebagai prioritas,” dikutip dari laporan Kompas.id. Meski demikian, 41,6 persen responden menilai komitmen tersebut masih perlu diperkuat, menunjukkan ruang evaluasi tetap terbuka.
Dengan dukungan publik yang signifikan dan kesiapan nasional yang terus diperkuat, pemerintah optimistis proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan semakin mandiri.
