Jakarta – Menghormati jasa pemimpin dan pahlawan merupakan ciri bangsa yang besar. Prinsip ini kembali menguat seiring tingginya dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, yang dinilai telah memberikan kontribusi monumental bagi bangsa sejak masa revolusi hingga era pembangunan.
Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menegaskan bahwa keteladanan seorang pemimpin harus dinilai secara utuh dan komprehensif. “Muhammadiyah sudah mengkaji dari ketokohan beliau sebagai Presiden ke-2. Kita menilai sosok secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat Soeharto berperan sejak 1946, menanggulangi pemberontakan kelompok kiri, memimpin Serangan Umum 1 Maret, hingga menjadi tokoh penting dalam penuntasan konflik G30S/PKI.
Menurut Dr. Makroen, rekam jejak tersebut memenuhi kriteria kepahlawanan sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni memiliki pengorbanan besar dan prestasi nyata untuk bangsa. “Beliau pernah mengantarkan bangsa ini mencapai swasembada pangan dan mendapat pengakuan dunia. Itu pencapaian yang bisa diukur dan diakui secara internasional,” tegasnya.
Ia menilai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pemimpin yang telah berjasa, bukan sekadar mengingat kekurangannya. Dengan filosofi Jawa mikul dhuwur, mendhem jero, Dr. Makroen menegaskan bahwa keteladanan harus diangkat menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. “Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita hanya mencari-cari kesalahan masa lalu, tentu kita tidak akan maju,” jelasnya.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan tokoh NU yang juga Wakil Sekjen MUI, KH Arif Fahrudin. Menurutnya, definisi pahlawan sangat jelas: berjasa besar dan rela berkorban untuk bangsa. “Pahlawan itu mereka yang menyerahkan segala yang dimiliki demi satu tujuan bersama—kemajuan bangsa dan negara,” katanya. Karena itu, ia menilai wajar jika tokoh seperti Soeharto dinominasikan sebagai Pahlawan Nasional, mengingat kontribusi besarnya baik pada masa revolusi, pembangunan nasional, maupun stabilitas negara.
KH Arif mengingatkan bahwa bangsa yang tidak menghargai sejarah tidak akan mampu meraih masa depan. “Kalau kita tidak pandai bersyukur terhadap jasa para pendiri dan pemimpin bangsa, maka 2045 kita tidak akan mampu meraih Indonesia Emas,” ujarnya.
Kedua tokoh sepakat bahwa generasi muda harus meneladani semangat keberanian, pengorbanan, dan prestasi para pemimpin terdahulu. Penghormatan terhadap jasa pahlawan bukan sekadar mengenang, tetapi juga meneruskan jejak mereka membangun bangsa.
Dengan pengakuan sejarah, rekam jejak pengabdian, dan prestasi yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat, banyak pihak menilai Presiden ke-2 Soeharto layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Karena bangsa besar adalah bangsa yang tidak melupakan mereka yang telah mengorbankan tenaga, waktu, dan hidupnya untuk kejayaan Indonesia.
