Jayapura – Upaya percepatan pembangunan di Papua terus menjadi perhatian berbagai pihak seiring komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Melalui kebijakan Otonomi Khusus dan berbagai program strategis, pembangunan di Papua diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Tokoh muda Papua sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menilai keberhasilan pembangunan di Papua tidak dapat dilepaskan dari terciptanya kondisi keamanan yang stabil dan kondusif. Menurutnya, pembangunan nasional selama ini terus diarahkan agar lebih merata, termasuk melalui perhatian khusus yang diberikan kepada Papua.
“Keberhasilan pembangunan di Papua sangat bergantung pada situasi keamanan yang stabil dan kondusif. Keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan investasi, ekonomi, pendidikan, serta aktivitas sosial masyarakat. Wilayah yang aman akan lebih cepat berkembang dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Ali Kabiay.
Ia menjelaskan bahwa semangat nasionalisme dan bela negara juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, menjaga persatuan bangsa merupakan bagian dari hak sekaligus kewajiban konstitusional seluruh warga negara.
“Nasionalisme dan bela negara harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab menjaga persatuan bangsa. Pembangunan yang inklusif membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat agar dapat berjalan secara optimal,” katanya.
Selain aspek keamanan, Ali menekankan pentingnya tata kelola pembangunan yang transparan, jujur, dan akuntabel. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
Ali juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan. Ia menilai masyarakat adat memiliki posisi strategis sebagai pemilik wilayah sekaligus penjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
“Pembangunan Papua harus melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan tokoh agama secara bersamaan. Keterlibatan masyarakat adat perlu diperkuat dalam setiap proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lokal serta mampu mencegah munculnya konflik,” jelasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa, pembangunan Papua diharapkan dapat berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. (*)
