Menu ✖

Dark Mode
Dialog Tokoh Adat Jadi Kunci Bangun Kepercayaan dalam Pemulangan Pengungsi di Papua RUU Ketenagakerjaan Disusun Sesuai Aspirasi, Buruh Tak Perlu Tempuh Aksi Massa RUU Ketenagakerjaan Dan BSU Perkuat Perlindungan Buruh, Waspada Provokasi Demo DPR Akomodasi Aspirasi Buruh, Dialog Jadi Jalan Mengawal RUU Ketenagakerjaan Hindari Provokasi Demo, RUU Ketenagakerjaan Akomodasi Aspirasi Buruh Hilirisasi Nikel Jadi Modal Besar Perdagangan Indonesia Hadapi Pasar Global

Berita

Tegas Jaga Standar MBG, Ribuan Dapur Wajib Penuhi Syarat

badge-check


					Tegas Jaga Standar MBG, Ribuan Dapur Wajib Penuhi Syarat Perbesar

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan standar ketat bagi seluruh dapur penyedia makanan.

Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap dapur yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia. Oleh karena itu, setiap dapur yang terlibat wajib memenuhi standar kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi yang telah ditentukan,” ujar Dadan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan pihaknya mengingatkan standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program MBG tidak bisa ditawar.

Kami selalu menyampaikan komunikasi satu pintu. Keluhan-keluhan di lapangan kami sampaikan melalui grup koordinasi ketua Satgas MBG se-Jawa Timur yang beranggotakan 43 orang, ujar Emil.

Menurut Emil, berbagai temuan di lapangan, mulai dari persoalan kualitas menu makanan hingga standar operasional dapur, dilaporkan melalui forum koordinasi yang melibatkan para ketua Satgas MBG di seluruh Jawa Timur.

Kami memang rutin meneruskan laporan tersebut ke BGN. Harapannya tentu ada tindakan tegas agar menjadi pembelajaran dan memberi efek jera, katanya.

Emil mengapresiasi langkah BGN yang mulai mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional, termasuk penghentian sementara terhadap unit yang memiliki potensi risiko serupa.

Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memadai serta dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang belum diajukan.

Ketegasan ini penting. Bukan hanya terhadap yang dilaporkan, tetapi juga terhadap SPPG yang memiliki faktor risiko yang sama, ujarnya.

Pemerintah optimistis bahwa penerapan standar yang ketat terhadap ribuan dapur MBG akan menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan program tersebut. Dengan sistem pengawasan yang berlapis dan kolaborasi lintas sektor, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

RUU Ketenagakerjaan Disusun Sesuai Aspirasi, Buruh Tak Perlu Tempuh Aksi Massa

6 October 2026 - 01:03

RUU Ketenagakerjaan Dan BSU Perkuat Perlindungan Buruh, Waspada Provokasi Demo

6 October 2026 - 01:03

Hilirisasi Nikel Jadi Modal Besar Perdagangan Indonesia Hadapi Pasar Global

6 October 2026 - 01:03

Hilirisasi Nikel Perkuat Posisi Indonesia dalam Rantai Pasok Global

6 October 2026 - 01:03

Reshuffle Kabinet Momentum Perkuat Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo

6 October 2026 - 01:02

Trending on Berita