JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sepanjang 2026 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Tahun 2026 dinilai sebagai momentum penting bagi perekonomian Indonesia, seiring semakin solidnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan otoritas fiskal. Sinkronisasi ini menjadi dasar kuat bagi pelaksanaan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah pada 2026 menunjukkan kesiapan yang lebih matang.
“Untuk pertama kalinya kita melihat koordinasi yang lebih jelas dan kompak antara kebijakan fiskal dan arah pemerintah, sehingga kebijakan ekonomi bisa berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, pemerintah dinilai mengambil peran aktif sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Fakhrul menekankan bahwa kehadiran negara sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.
“Pemerintah tidak cukup hanya memberi ruang bagi sektor swasta, tetapi harus hadir secara aktif dan berani mengambil peran agar proses pertumbuhan berjalan seimbang,” katanya.
Target pertumbuhan ekonomi nasional 2026 di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen dinilai realistis dan mencerminkan optimisme yang terukur. Menurut Fakhrul, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai target tersebut.
“Angka ini sangat mungkin dicapai selama pemerintah terus berbagi peran dengan sektor swasta dan memastikan beban pertumbuhan tidak ditanggung oleh satu pihak saja,” ujarnya.
Peran sektor keuangan juga menjadi perhatian utama. Skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan, termasuk melalui penjaminan dan asuransi kredit, dinilai mampu mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor riil.
“Likuiditas perbankan pada dasarnya tersedia. Dengan dukungan pemerintah, aliran kredit ke dunia usaha akan semakin lancar dan produktif,” kata Fakhrul.
Selain itu, percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan memperkuat daya beli masyarakat. Pemerintah juga diarahkan untuk mempercepat pembayaran kewajiban kepada pelaku usaha, khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur, guna memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Dalam menghadapi perubahan geopolitik global, pemerintah memilih pendekatan pragmatis dengan menempatkan ketahanan ekonomi domestik sebagai prioritas. Pemulihan ekonomi diproyeksikan semakin menguat di daerah, terutama wilayah berbasis komoditas dan yang mendapat dukungan belanja pemerintah.
“Ke depan, peluang pertumbuhan justru semakin besar di daerah, seiring dengan pemerataan pembangunan,” ujar Fakhrul.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tenang. “Kondisi ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik. Dengan kebijakan yang tepat dan eksekusi yang konsisten, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menguat secara berkelanjutan,” pungkasnya.
