Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 telah dipersiapkan secara menyeluruh agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan aman dan optimal. Persiapan tersebut meliputi kesiapan sarana dan prasarana, peserta didik, tenaga pendidik, hingga penguatan karakter di lingkungan sekolah. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mendukung pengembangan program dengan meningkatkan kapasitas penerimaan siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh kepala Sekolah Rakyat menyusun pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara matang untuk mengantisipasi berbagai tantangan selama masa transisi menuju Sekolah Rakyat permanen. Menurutnya, setiap sekolah harus memiliki perencanaan, pengawasan, serta evaluasi yang terstruktur agar seluruh tahapan berjalan sesuai target.
Setiap kepala sekolah harus memberikan perhatian penuh pada penyusunan rencana kerja sekaligus menyiapkan sistem pengawasan dan evaluasi sehingga seluruh proses dapat berjalan secara menyeluruh, ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa kesiapan sekolah mencakup fasilitas pendukung, kesiapan peserta didik, serta guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan fasilitas lainnya telah tersedia sebelum MPLS dimulai. Kegiatan MPLS dijadwalkan berlangsung pada 14–31 Juli 2026, kemudian dilanjutkan matrikulasi mulai 3 Agustus hingga 30 September 2026 sebelum proses belajar mengajar berlangsung.
Rangkaian ini bertujuan mempersiapkan siswa dari sisi fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik agar mampu mengikuti kurikulum Sekolah Rakyat dengan baik, katanya.
Selain aspek akademik, pemerintah menegaskan pentingnya pembentukan karakter. Gus Ipul memastikan tidak ada toleransi terhadap perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi dan radikalisme di lingkungan Sekolah Rakyat.
Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan fisik atau kekerasan seksual akan langsung diberhentikan tanpa melalui peringatan, tegasnya.
Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Taruna Nusantara untuk memperkuat pengelolaan sekolah berasrama dan memastikan penanganan pengaduan dilakukan sesuai prosedur. Gus Ipul turut mengingatkan seluruh pengelola agar menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan secara akuntabel.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI siap mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Pada tahun pertama terdapat 470 calon peserta didik, dengan 408 siswa dinyatakan lolos seleksi, termasuk 190 penerima Kartu Jakarta Pintar. Pemprov juga akan mengkaji penambahan kapasitas hingga sekitar 1.000 siswa sesuai harapan Presiden.
Kami siap menyiapkan lokasi yang memungkinkan untuk pengembangan sekolah berasrama sehingga lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas, ujar Pramono.
