Jakarta — Pemerintah menegaskan penguatan Program Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini diposisikan tidak hanya sebagai akses pendidikan, tetapi sebagai strategi berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pembentukan kapasitas manusia sejak dini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat diarahkan untuk mengembangkan peserta didik secara menyeluruh, tidak terbatas pada capaian akademik.
“Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia unggul, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia menambahkan, penguatan Sekolah Rakyat mencakup pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik agar mampu menjadi generasi yang adaptif, produktif, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Penguatan tata kelola dan akuntabilitas program juga menjadi perhatian utama pemerintah. Saifullah Yusuf menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk melakukan sinkronisasi data Sekolah Rakyat dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) nasional.
“Integrasi data lintas kementerian ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan ketepatan administrasi, keterhubungan data guru dan peserta didik, serta keberlanjutan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya negara memperluas akses pendidikan yang inklusif, tertib, dan terkoordinasi secara nasional,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran strategis yang melampaui fungsi pendidikan formal.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi dirancang sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dari daerah, Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo Reflin Buata menyatakan bahwa Sekolah Rakyat terintegrasi menjadi model unggulan pendidikan inklusif bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga pengembangan bakat, pembentukan karakter, dan pelatihan keterampilan agar peserta didik menjadi unggul dan berdaya saing,” ujarnya, seraya menekankan bahwa dukungan APBN menunjukkan keseriusan negara menjadikan Sekolah Rakyat sebagai terobosan strategis.
Dukungan lintas sektor turut menguatkan posisi Sekolah Rakyat dalam agenda nasional. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai kebijakan Sekolah Rakyat sebagai visi strategis Presiden dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan teknologi terapan bagi masyarakat prasejahtera.
“Inilah kenapa Presiden Prabowo tidak lagi semata-mata memberikan bantuan tunai seperti conditional cash transfer, tapi langsung mengintervensi SDM-nya lewat pendidikan,” jelasnya.
Dengan pendekatan terpadu, mulai dari penguatan kurikulum, tata kelola data, dukungan teknologi, hingga perluasan akses di wilayah terpencil, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi fondasi penting pembangunan SDM Indonesia yang akan melahirkan generasi lebih berdaya saing sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
