Oleh: Anisa Putri Lestari*
Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat berjalan dengan pengawasan yang ketat demi menjamin bantuan pendidikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta bebas dari praktik penyimpangan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui langkah pengawasan berlapis yang melibatkan Kementerian Sosial, aparat penegak hukum, hingga pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Program ini dinilai menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem sekaligus memperkuat pemerataan kesejahteraan sosial di berbagai daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi kelompok masyarakat yang masuk kategori paling tidak mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Karena itu, mekanisme penerimaan peserta tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui proses penjangkauan langsung oleh pemerintah agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Menurut Gus Ipul, pemerintah tidak ingin program yang ditujukan bagi masyarakat kecil justru disusupi praktik titipan, permainan oknum, maupun tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia menegaskan bahwa seluruh proses dijalankan sesuai arahan Presiden agar bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat miskin. Penegasan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang terhadap praktik-praktik yang dapat mencederai tujuan utama program sosial tersebut.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kredibilitas program Sekolah Rakyat sejak tahap awal pelaksanaan. Di tengah tingginya perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran negara, langkah antisipatif seperti pengawasan internal dan keterlibatan lembaga pengawas menjadi penting agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap program bantuan pendidikan tersebut.
Kementerian Sosial juga bergerak cepat menindaklanjuti isu dugaan mark up harga pengadaan sepatu dan perlengkapan sekolah dalam program Sekolah Rakyat. Pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan negara maupun masyarakat penerima manfaat. Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik dan sorotan publik.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan proses investigasi terkait pengadaan perlengkapan sekolah ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Ia meminta tim audit internal melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam agar hasil investigasi benar-benar objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Setelah proses tersebut rampung, hasilnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Sikap tegas Agus Jabo Priyono memperlihatkan adanya komitmen pemerintah untuk menjaga integritas program sosial. Pemerintah tampaknya menyadari bahwa pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di atas kertas, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata terhadap setiap dugaan pelanggaran. Dengan demikian, program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi simbol kepedulian sosial, tetapi juga contoh tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain menyoroti aspek pengawasan, Agus Jabo Priyono turut mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Kementerian Sosial yang terus bekerja demi menyukseskan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Menurutnya, program tersebut membutuhkan kerja sama yang solid karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tetap bekerja sesuai aturan dan menjaga kekompakan dalam menjalankan amanah negara.
Pengawasan terhadap program Sekolah Rakyat juga mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai program tersebut memiliki tujuan yang sangat baik karena menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan.
Setyo Budiyanto menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak semata diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap pengadaan perlengkapan sekolah dinilai penting agar barang yang diterima siswa benar-benar layak dan sesuai kebutuhan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola anggaran kini menjadi perhatian utama dalam setiap program strategis pemerintah.
Sorotan dari KPK memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap program pemerintah kini semakin kuat dan terbuka. Kehadiran lembaga antirasuah dalam mengawal pelaksanaan program sosial dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Langkah tersebut juga menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa dikurangi kualitas maupun nilainya.
Di sisi lain, program Sekolah Rakyat juga dipandang sebagai bagian dari keberhasilan pemerintah selama satu tahun terakhir dalam memperkuat perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam setahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global, memperluas bantuan sosial bagi masyarakat rentan, meningkatkan akses layanan kesehatan, serta memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program afirmatif. Keberhasilan menjaga inflasi tetap terkendali dan penyaluran bantuan sosial yang terus berjalan turut menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan program-program kerakyatan seperti Sekolah Rakyat.
Dengan pengawasan ketat, proses pengadaan yang transparan, serta komitmen pemerintah menindak setiap dugaan pelanggaran, program ini diharapkan mampu berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat perlu terus bersinergi agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi program yang bersih, berkualitas, dan memberikan manfaat besar bagi masa depan generasi Indonesia.
*Penulis merupakan akademisi pendidikan
