Jakarta – Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran (Pragib), Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat konsolidasi regional untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan telah berlangsung di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi pusat–daerah.
Sebanyak 8.000 peserta hadir, terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, mitra pelaksana, serta yayasan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Para kepala daerah dari ketiga provinsi juga turut serta untuk memastikan percepatan pelaksanaan rapid test, sanitasi, dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di seluruh SPPG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa konsolidasi ini menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas implementasi MBG di tahun pertama pemerintahan Pragib.
“Kami ingin tata kelola makan bergizi terus diperkuat, pengawasan ditingkatkan, dan kualitas produksi makanan terjaga agar menu yang disajikan benar-benar aman dan seimbang gizinya,” kata Dadan.
Ia menjelaskan, pengadaan alat rapid test kini telah berjalan dengan dukungan 10 hingga 12 vendor. Selain itu, BGN melibatkan 5.000 juru masak profesional dari Indonesian Chef Association untuk pendampingan langsung di lapangan, mulai dari bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Dadan juga menekankan pentingnya pengawasan terpadu antarwilayah. Menurutnya, pelaksanaan program di lapangan membutuhkan kontrol dan evaluasi menyeluruh untuk menghindari masalah produksi maupun distribusi.
“Pelaksanaan harus menghasilkan efek positif bagi anak-anak Indonesia, mulai dari usia dini hingga remaja,” ujarnya.
Sebagai penguatan standar kebersihan dan keamanan pangan, BGN telah menginstruksikan seluruh SPPG agar membuka diri terhadap inspeksi dan monitoring dari pemerintah daerah. Mereka juga diwajibkan segera melengkapi SLHS dalam waktu satu bulan.
Dukungan terhadap pelaksanaan MBG juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin bersama Sekda Kota Bogor Denny Mulyadi hadir langsung dalam rapat konsolidasi tersebut. Program baik seperti ini jangan sampai terganggu hanya karena masalah teknis atau SOP yang belum maksimal.
“Program MBG adalah program pemerintah pusat, dan kami di daerah seratus persen mendukung. Pemerintah daerah wajib hadir mengawalnya,” tutur Jenal Mutaqin.
Melalui konsolidasi ini, BGN menargetkan penguatan koordinasi, peningkatan pengawasan, dan percepatan pemenuhan standar sebelum evaluasi tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Program MBG diharapkan semakin adaptif, berkualitas, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia.
