Jakarta – Dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib), sektor perumahan kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Pemerintah menempatkan program perumahan tidak hanya sebagai solusi kebutuhan papan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi memperkuat fondasi ekonomi melalui efek berganda (multiplier effect) yang ditimbulkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah memperpanjang insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah hingga 31 Desember 2027. Insentif ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah serta mendongkrak gairah sektor properti.
“Untuk menjaga daya beli dan mendukung sektor properti, pemerintah menanggung 100 persen PPN DTP untuk pembelian rumah hingga harga Rp5 miliar. Namun, pengecualian PPN hanya berlaku untuk nilai sampai Rp2 miliar pertama,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10).
Kebijakan ini diproyeksikan mendorong realisasi sekitar 40 ribu unit rumah per tahun, yang akan turut menggerakkan lebih dari 100 sektor ekonomi secara langsung dan 75 sektor secara tidak langsung. Pemerintah meyakini, sektor ini menjadi katalis pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menambahkan bahwa keberlanjutan insentif ini akan memberi kepastian usaha bagi para pengembang, sekaligus mempercepat pembangunan proyek properti di berbagai daerah.
“Dengan kepastian ini, para pengembang bisa lebih leluasa merencanakan proyek dan percepatan pembangunan,” ungkap Febrio.
Selain insentif fiskal, pemerintah juga memperkuat program subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Total bantuan perumahan ditargetkan mencapai 770 ribu unit pada tahun 2026.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional 3 juta rumah selama periode 2025–2029. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyebut sektor ini sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
“Sektor perumahan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena memiliki dampak beruntun (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM sektor perumahan dan penguatan skema Kredit Program Perumahan (KPP) akan membuka akses dana yang lebih luas bagi pengembang skala kecil hingga menengah.
Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa program-program perumahan dari Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait akan menjadi pemantik utama pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
“Saya belum hitung berapanya. Tapi amat signifikan, karena bukan dari rumah saja, ada konstruksi, semen, dan sebagainya. Rumah itu dianggap investasi, jadi di segala sisi naik semua,” katanya.
Pemerintahan Prabowo Gibran menunjukkan bahwa pembangunan perumahan bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa menembus angka 5,6 hingga 5,7 persen dalam beberapa tahun ke depan.
