Jatinangor – Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menyatukan langkah pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang lebih cepat, merata, dan berpihak pada rakyat. Dalam forum strategis Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua, sinergitas lintas kementerian dan daerah ditegaskan sebagai kunci utama keberhasilan implementasi program-program prioritas nasional.
Forum tersebut menjadi ruang penting bagi kepala daerah untuk menerima langsung arahan dari para menteri terkait, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Keduanya menekankan pentingnya harmonisasi visi pusat dan daerah untuk menjawab tantangan pembangunan nyata di lapangan.
“Kita membangun dari kebutuhan yang paling dasar: pangan, air, energi. Kita ingin Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat bisa diwujudkan bersama,” tegas Rachmat.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat kini bukan hanya menurunkan kebijakan dari atas, melainkan juga menyerap masukan dari daerah sebagai basis perencanaan yang partisipatif dan kontekstual.
Lebih lanjut, ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai simbol konkret kehadiran negara.
“Ada aspirasi besar agar program nasional seperti MBG dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat daerah. Maka, kecepatan dan ketepatan implementasi menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan bahwa peran pemda sangat strategis dalam menjamin keberhasilan MBG. Ia menyebut tiga fungsi utama pemda: menyiapkan infrastruktur, membangun rantai pasok, dan menyalurkan program kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil dan balita.
“Kami tidak bisa sendiri. Pemerintah daerah adalah sentral dari program makan bergizi gratis,” ujar Dadan.
Ia juga menyampaikan optimisme terkait kesiapan SDM dan logistik.
“Akhir Juli kami targetkan 30 ribu SDM yang telah dilatih akan mulai dikirim ke daerah. Dengan sinergi yang harmonis, percepatan bisa dicapai,” katanya.
Ia berharap ke depan komunikasi dan koordinasi pusat-daerah semakin erat, tidak hanya top-down, tetapi juga dialogis dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Retret ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan nasional benar-benar in-line dari pusat hingga ke level desa. Dari pembenahan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi desa, hingga pengarusutamaan HAM dalam kebijakan daerah, seluruh elemen diarahkan untuk satu tujuan: mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi soliditas forum yang dinilainya semakin disiplin dan responsif.
“Tingkat kehadiran, ketepatan waktu, dan antusiasme peserta luar biasa. Ini menunjukkan semangat sinergi bukan slogan, tapi mulai menjadi budaya kerja,” ungkapnya.
Kebijakan nasional tidak lagi bisa dijalankan secara terpisah dari realitas lokal. Justru, kekuatan Indonesia terletak pada kohesi antara visi pusat dan potensi daerah. Sinergitas ini bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi kesatuan langkah dalam menjawab kebutuhan rakyat dengan cepat, tepat, dan berkeadilan.
[edRW]
