Jakarta – Pemerintah menargetkan renovasi rumah menjadi strategi utama dalam upaya mewujudkan penyediaan tiga juta unit rumah layak huni setiap tahun. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyebut langkah ini sebagai pendekatan realistis yang bisa disesuaikan dengan kondisi fiskal nasional saat ini.
“Manuver kami terkait program perumahan tahun ini tidak besar, tapi bisa ada penyesuaian terhadap anggaran yang ada. Saya dengar pemerintah akan menyetujui untuk memperbesar target renovasi rumah tahun ini,” kata Fahri Hamzah.
Tahun ini, pemerintah menargetkan renovasi sekitar 10% dari total rumah tidak layak huni (RTLH) nasional yang mencapai 2,6 juta unit, atau sekitar 260 ribu rumah. Renovasi dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 850 miliar untuk 38.504 unit rumah atau sekitar Rp 22 juta per rumah.
Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta per unit. Untuk menekan biaya, pemerintah akan melibatkan Koperasi Merah Putih sebagai penyedia langsung komponen konstruksi seperti semen dan baja. Koperasi ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dengan target jangka panjang 80 ribu unit koperasi desa di seluruh Indonesia.
“Melalui mekanisme koperasi, seperti pesan bapak presiden, supaya perantara-perantara tidak banyak, sehingga nanti harga besi, baja, dan sebagainya bisa turun,” ujarnya.
Meski belum diumumkan waktu pelaksanaan program renovasi massal ini, Fahri menegaskan bahwa anggaran tersedia. “Sebenarnya, uang itu ada. Yang penting pintar ngomong, itu dikasih sama Menteri Keuangan,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi permintaan, minat masyarakat terhadap kepemilikan hunian masih rendah. Kajian Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan bahwa 83,7% kelas menengah tidak berencana membeli rumah dalam lima tahun ke depan. Tingginya harga properti menjadi faktor utama, dengan sebagian besar responden memilih menabung untuk dana darurat.
Menanggapi hal ini, pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah mengkaji revisi harga rumah subsidi agar tetap menarik bagi pengembang.
“Harga rusun saat ini idealnya sekitar Rp 12 juta per meter persegi,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Dengan pendekatan renovasi dan intervensi harga melalui koperasi serta penyesuaian regulasi, pemerintah berharap program tiga juta rumah dapat berjalan lebih adaptif, efisien, dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
[edRW]
