Oleh : Gavin Asadit )*
Memasuki pertengahan Februari 2026, umat Islam di Indonesia menjalani Ramadan 1447 Hijriah dalam suasana yang relatif kondusif. Pemerintah menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026 melalui sidang isbat yang mempertimbangkan metode hisab dan rukyat secara ilmiah. Penetapan tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya rangkaian kebijakan pengamanan dan penguatan moral publik yang disiapkan pemerintah untuk memastikan ibadah berlangsung aman, tertib, dan damai.
Ramadan bukan sekadar momentum ritual keagamaan, tetapi juga periode sosial yang sensitif. Aktivitas masyarakat meningkat pada malam hari, ruang publik lebih ramai, dan interaksi di media sosial cenderung lebih intens. Dalam konteks ini, pemerintah memandang pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk menghindari provokasi, baik dalam bentuk tindakan fisik maupun penyebaran informasi yang menyesatkan.
Kepolisian Republik Indonesia bersama pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif dengan menggelar apel siaga dan patroli terpadu di berbagai wilayah. Di Jakarta, Polda Metro Jaya menggelar apel kamtibmas menjelang Ramadan yang melibatkan ribuan personel gabungan. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa pengamanan Ramadan tidak hanya bertujuan menekan angka kriminalitas, tetapi juga mencegah potensi konflik sosial yang bisa dipicu oleh provokasi, termasuk melalui media sosial.
Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menekankan pentingnya peran warga dalam menjaga lingkungan masing-masing serta tidak menyebarkan konten yang dapat memicu keresahan. Menurutnya, stabilitas keamanan bukan semata tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat.
Langkah serupa dilakukan di berbagai daerah. Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kepolisian Resor setempat menggelar apel kesiapsiagaan Ramadan 1447 H. Kapolres Ogan Ilir, Ajun Komisaris Besar Polisi Bagus Suryo Wibowo, menekankan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks yang berpotensi memicu konflik. Ia mengingatkan jajarannya agar tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pendekatan persuasif dan pencegahan dini. Pemerintah menilai pendekatan ini penting agar masyarakat tetap merasa aman dan tidak terintimidasi dalam menjalankan ibadah.
Selain pengamanan fisik, pengawasan ruang digital menjadi perhatian utama pada Februari 2026. Sejumlah hoaks bermunculan menjelang Ramadan, mulai dari klaim layanan internet gratis hingga tautan pendaftaran bantuan sosial palsu yang berpotensi menjadi modus penipuan. Pemerintah melalui kanal resmi dan tim pemeriksa fakta segera mengklarifikasi informasi tersebut dan mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan mengklik atau menyebarkan tautan yang tidak jelas sumbernya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama pemerintah daerah juga rutin merilis klarifikasi atas isu-isu disinformasi yang beredar selama Ramadan. Pemerintah menilai bahwa penyebaran hoaks tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan sosial. Di era digital, provokasi tidak selalu berbentuk ajakan langsung melakukan kekerasan, tetapi bisa berupa narasi yang membenturkan kelompok masyarakat tertentu.
Di tingkat kebijakan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan larangan bagi organisasi masyarakat melakukan sweeping atau razia sepihak terhadap rumah makan yang buka pada siang hari selama Ramadan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa tindakan sepihak berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan mengganggu ketertiban umum. Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin hak seluruh warga, termasuk yang tidak menjalankan ibadah puasa, serta menjaga harmoni antarumat beragama di ibu kota.
Upaya menjaga toleransi juga terlihat di daerah lain. Di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, aparat kepolisian mengimbau warga untuk menjaga suasana damai karena perayaan Imlek dan Ramadan berlangsung dalam rentang waktu yang berdekatan. Kapolres Singkawang, Ajun Komisaris Besar Polisi Dody Yudianto Arruan, menekankan bahwa toleransi dan saling menghormati menjadi kunci utama agar dua momentum keagamaan tersebut berjalan tanpa gesekan. Pemerintah menilai pendekatan preventif seperti ini sebagai bentuk nyata penguatan nilai kebangsaan di tengah keberagaman.
Dari sisi keagamaan, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa Ramadan merupakan momentum memperkuat persaudaraan dan menahan diri, termasuk dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ia menilai bahwa perbedaan metode penentuan awal Ramadan atau praktik ibadah tidak seharusnya menjadi bahan perpecahan. Pemerintah memandang pesan ini penting untuk meredam potensi provokasi berbasis isu keagamaan yang kerap muncul di ruang publik maupun media sosial.
Ramadan 1447 Hijriah menjadi cerminan bagaimana negara dan masyarakat bekerja bersama menjaga stabilitas sosial. Aparat keamanan menyiapkan langkah preventif dan responsif, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang menjamin toleransi, dan kementerian terkait memperkuat literasi digital. Namun, seluruh kebijakan tersebut tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat.
Tanggung jawab moral menghindari provokasi pada akhirnya berada di tangan setiap individu. Menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum jelas, tidak mudah terpancing emosi, serta menghormati perbedaan menjadi bentuk konkret kontribusi warga dalam menjaga kedamaian. Pemerintah menegaskan bahwa Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial dan memperteguh komitmen kebangsaan.
Dengan sinergi antara kebijakan negara dan kesadaran masyarakat, Ramadan 2026 diharapkan berlangsung dalam suasana aman, damai, dan penuh toleransi. Momentum spiritual ini tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mempererat hubungan antarsesama dalam bingkai persatuan Indonesia.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
