Jakarta – Provokasi yang kembali mengemuka terkait pemisahan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Aceh saat ini. Berbagai pihak menilai bahwa fokus utama yang harus menjadi perhatian bersama adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemulihan ekonomi rakyat, serta penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Tito Karnavian mengatakan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah akan mempercepat pemulihan di tiga daerah terdampak bencana, khususnya Aceh.
Untuk wilayah Aceh, Tito mengatakan penanganan pascabencana memerlukan upaya yang lebih berat karena masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus utama pemulihan di Aceh diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai.
Informasi terkait penanganan pascabencana diharapkan dapat disampaikan secara konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat, sehingga perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka dan meningkatkan kepercayaan publik.
Khusus terkait komunikasi publik, Mendagri menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana, yang terintegrasi dengan Media Center Menteri Komunikasi dan Digital.
“Untuk komunikasi publik yang di Aceh, posko harus spesifik menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh, dengan progres hari per hari, kontak person Pak Safrizal, yang merupakan Dirjen Bina Adwil Kemendagri, mantan Pj Gubernur Aceh (2024-2025) yang juga orang Aceh, ujar Mendagri.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, dan informasi publik.
Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, ujar Safrizal.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, berkomitmen untuk terus mengawal Satuan Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap pemerintah daerah, sekaligus mendorong percepatan pemulihan wilayah terdampak agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dapat segera kembali berjalan normal.
Dengan adanya komitmen pemerintah tersebut, provokasi pemisahan dari NKRI tidak sejalan dengan semangat pemulihan dan pembangunan Aceh pascabencana. Fokus pada rehabilitasi, rekonstruksi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan langkah yang jauh lebih relevan dan konstruktif. Persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata menjadi kunci agar Aceh dapat bangkit lebih kuat dan berdaya setelah menghadapi berbagai ujian bencana alam.
