Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan sesuai rencana di tengah moratorium pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Penundaan sementara ini diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki waktu untuk memperkuat validitas data dan tata kelola.
Evaluasi menyeluruh ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan program yang tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak positif bagi jutaan penerima manfaat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa Presiden memberikan perhatian penuh terhadap proses pembenahan tersebut karena setiap keputusan menyangkut jutaan penerima manfaat dan penggunaan anggaran negara.
Pak Presiden benar-benar memberikan arahan, oke data silakan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG. Beliau setuju semua diperbaiki data dulu supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat, ujar Agustina.
Menurutnya, saat ini BGN memfokuskan seluruh sumber daya untuk memperbaiki validitas data penerima manfaat maupun data SPPG. Proses tersebut dilakukan agar pengambilan kebijakan ke depan didasarkan pada data yang akurat sehingga pelaksanaan Program MBG semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Agustina juga meminta seluruh pihak, termasuk mitra pelaksana dan masyarakat, untuk memberikan waktu kepada BGN menyelesaikan proses pembenahan tersebut. Ia mengakui banyak pertanyaan dan permintaan informasi yang masuk kepada BGN, namun saat ini seluruh jajaran tengah berkonsentrasi menyelesaikan proses evaluasi secara menyeluruh.
Maka saya juga sekaligus berpesan melalui media ini kepada semua pihak yang selama ini sering bertanya kepada kami, bagaimana dengan SPPG kami dan sebagainya. Tolong kami diberi waktu. Kalau kami terus menjawab semua pertanyaan, kapan kami bekerja, katanya.
Agustina menegaskan bahwa Presiden juga membuka ruang bagi berbagai masukan dari kementerian, lembaga, maupun para pemangku kepentingan guna menyempurnakan tata kelola Program MBG. Pendekatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berbasis evaluasi, kehati-hatian, dan kepentingan masyarakat luas.
Jadi mohon waktu, mohon bersabar semua yang mungkin kemarin menghubungi kami. Pak Presiden memang benar-benar meminta semuanya dikaji. Beliau mendengar masukan dari semua peserta rapat yang tadi ada usulan macam-macam, pungkasnya.
