Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berada dalam proses evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan guna memastikan kualitas serta ketepatan sasaran.
Di tengah berbagai kritik yang muncul, pemerintah memandang masukan publik sebagai bagian konstruktif. Namun, narasi yang disampaikan oleh Barisan Oposisi Indonesia (BOI) dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan serta mengabaikan berbagai langkah perbaikan yang sedang berjalan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik, justru menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program.
“Setiap kritik atas program ini dipastikan didengar oleh pemerintah,” tegasnya.
Sebagai bukti komitmen terhadap kualitas, pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara operasional sejumlah dapur MBG yang tidak memenuhi standar. Kebijakan ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis di lapangan demi menjamin keamanan pangan.
Pemerintah juga menilai bahwa sejumlah klaim BOI cenderung bersifat generalisasi dan tidak didukung data yang utuh, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat terhadap program yang masih terus disempurnakan.
Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan publik melalui pembukaan kanal pengaduan dan ajakan untuk ikut mengawasi pelaksanaan program, termasuk melalui media sosial. Langkah ini memperkuat transparansi sekaligus memastikan pengawasan berjalan lebih luas.
Dari kalangan pelaku usaha, dukungan terhadap langkah evaluatif pemerintah juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras. Ia menilai evaluasi sebagai bagian penting untuk menjaga arah program tetap sesuai tujuan.
“Evaluasi serta penyempurnaan tata kelola penting agar implementasinya tetap tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa MBG merupakan program strategis yang tidak bisa dipandang secara sempit.
“Keberhasilan MBG tidak cukup ditopang pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan aktif seluruh elemen bangsa,” tambahnya.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam memperkuat pengawasan.
“Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak,” jelasnya.
Dengan berbagai langkah evaluasi yang terus dilakukan serta keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin efektif dan memberikan dampak nyata. Dalam konteks ini, kritik yang konstruktif dinilai sebagai bagian dari solusi, sementara narasi yang tidak berbasis fakta utuh berpotensi mengaburkan upaya perbaikan yang sedang berjalan.
