Jakarta – Presiden Prabowo menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan terhadap nelayan dan masyarakat desa melalui kebijakan yang terintegrasi, mulai dari pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan.
Dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Presiden menjelaskan bahwa KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang mengintegrasikan berbagai layanan penting dalam satu kawasan.
Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu mempermudah masyarakat memperoleh akses pembiayaan, distribusi kebutuhan pokok, hingga fasilitas penyimpanan hasil panen dan hasil tangkapan nelayan sehingga nilai ekonomi produk dapat terus meningkat.
“KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Akan ada cold storage ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas cold storage menjadi salah satu prioritas karena dapat mengurangi kerugian akibat hasil panen maupun hasil tangkapan yang cepat rusak.
Presiden juga menegaskan pentingnya menghadirkan akses pembiayaan yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat desa melalui koperasi.
“Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengingatkan agar seluruh barang subsidi disalurkan melalui jalur resmi koperasi desa sehingga manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus, barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan,” ucapnya.
Upaya memperkuat kesejahteraan nelayan juga diwujudkan melalui kebijakan harga khusus BBM jenis Solar bagi kapal nelayan berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah menetapkan harga khusus Solar sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan. Sebelumnya, harga Solar non-subsidi sempat mencapai sekitar Rp21.300 per liter sehingga membebani biaya melaut.
“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp 15.000 per liter,” pungkas Airlangga.
[w.R]
