Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Usai pertemuan, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan bagi guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menurutnya, tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sementara guru ASN memperoleh tunjangan sebesar gaji pokok.
“Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” jelas Abdul Mu’ti.
Pemerintah juga menerapkan mekanisme baru penyaluran tunjangan yang dikirim langsung ke rekening guru setiap bulan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi agar manfaat program dapat diterima secara lebih cepat dan tepat sasaran.
“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” ungkapnya.
Selain kesejahteraan, pemerintah memperluas program peningkatan kompetensi guru melalui beasiswa pendidikan. Pada 2025, sebanyak 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 mendapatkan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
“Tahun 2025 kami mengalokasikan biasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL,” kata Abdul Mu’ti.
Program tersebut akan diperluas pada 2026 dengan target menjangkau 150.000 guru di seluruh Indonesia.
“Dan sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini,” lanjutnya.
Di bidang infrastruktur pendidikan, pemerintah juga mempercepat revitalisasi sekolah.
Setelah menuntaskan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp14 triliun untuk memperbaiki total 71.744 sekolah pada 2026, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA.
Menurut Abdul Mu’ti, program tersebut tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang besar.
“Kami memperkirakan penyerapan tenaga kerja untuk revitalisasi 71.744 sekolah ini mencapai sekitar 1,1 juta orang yang akan bekerja dalam rentang waktu tiga hingga delapan bulan,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai sekolah unggulan nonasrama yang akan mulai dibangun tahun ini, termasuk di Ibu Kota Nusantara.
