Oleh: Dhita Karuniawati )*
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan harga khusus BBM solar sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT) dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi pesisir. Kebijakan tersebut tidak sekadar menghadirkan insentif fiskal, tetapi juga menunjukkan pendekatan baru yang lebih berpihak pada produktivitas sektor perikanan nasional.
Pemerintah sebelumnya mencermati bahwa nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM bersubsidi seharga Rp6.800 per liter. Sebaliknya, kelompok nelayan dengan kapal berukuran 30–200 GT masih harus membeli solar dengan harga nonsubsidi yang sempat mencapai sekitar Rp21.300 per liter. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat tajam dan mengurangi daya saing usaha penangkapan ikan. Karena itu, Presiden Prabowo mengarahkan agar kelompok nelayan tersebut memperoleh harga khusus sehingga biaya operasional mereka dapat ditekan secara signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah menyepakati harga Rp15.000 per liter sebagai bentuk perlakuan khusus bagi pengusaha nelayan. Selisih harga dari biaya produksi solar dalam negeri akan didukung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga kebijakan tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah bahkan telah menyiapkan kuota sekitar 400.000 ton untuk enam bulan pertama pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini memiliki dampak berantai yang cukup besar. Penurunan biaya BBM akan meningkatkan efisiensi operasional kapal, memperbesar peluang nelayan untuk tetap melaut, menjaga stabilitas pasokan ikan, sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan. Pada akhirnya, efek tersebut juga dapat membantu menjaga stabilitas harga ikan di tingkat konsumen serta memperkuat rantai pasok sektor perikanan nasional.
Respons positif pun datang dari kalangan nelayan. Berbagai komunitas nelayan menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai mampu memberikan ruang napas bagi pelaku usaha yang selama beberapa bulan terakhir menghadapi tekanan akibat kenaikan harga energi. Mereka menilai biaya operasional yang lebih rendah akan memberikan kepastian usaha sekaligus mendorong aktivitas penangkapan ikan kembali bergairah.
Apresiasi juga disampaikan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Jawa Tengah, Riswanto mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk meringankan beban biaya operasional nelayan karena BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan. Penurunan harga BBM diharapkan meningkatkan efisiensi usaha penangkapan ikan, memperkuat daya saing sektor perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kebijakan tersebut juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kementeriannya akan menyiapkan regulasi teknis sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut. Menurutnya, harga khusus BBM diharapkan memberikan kepastian biaya operasional bagi pelaku usaha perikanan sehingga aktivitas produksi dapat berlangsung lebih stabil.
Kebijakan ini memperlihatkan perubahan pendekatan pembangunan ekonomi kelautan. Selama ini, perhatian terhadap sektor perikanan sering kali lebih banyak diarahkan pada peningkatan produksi. Kini, pemerintah juga mulai menaruh perhatian terhadap struktur biaya produksi yang secara langsung menentukan tingkat kesejahteraan nelayan.
Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya ikan Indonesia sangat besar sehingga sektor perikanan memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penyediaan lapangan kerja, hingga ketahanan pangan. Namun, potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pelaku utamanya, yakni nelayan, memiliki daya tahan ekonomi yang memadai.
Kebijakan harga khusus BBM juga dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis pesisir. Ketika biaya produksi menurun, nelayan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hasil tangkapan, serta memperluas akses terhadap pasar. Efisiensi biaya juga memungkinkan pelaku usaha melakukan investasi pada perbaikan kapal, alat tangkap yang lebih modern, maupun penerapan teknologi penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan.
Langkah pemerintah memberikan harga khusus BBM dapat dipandang sebagai titik awal dari agenda besar pembangunan ekonomi kelautan Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya memperkuat kelompok produktif yang menjadi fondasi ekonomi nasional.
Kekuatan Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya ditentukan oleh luasnya lautan, melainkan oleh kemampuan negara memastikan masyarakat pesisir memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang. Ketika nelayan dapat melaut dengan biaya yang lebih efisien, memperoleh kepastian usaha, dan menikmati hasil kerja yang lebih layak, maka pembangunan ekonomi nasional sesungguhnya sedang dimulai dari pesisir. Di situlah jalan baru yang ditempuh Presiden Prabowo menemukan maknanya membangun Indonesia dari sektor yang selama ini menjadi denyut kehidupan jutaan keluarga nelayan sekaligus menjadi penyangga ketahanan pangan dan ekonomi bangsa.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
