Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Upaya tersebut ditandai dengan dibukanya akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi koperasi yang tergabung dalam program tersebut.
“Insya Allah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, kopdes/kel merah putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” kata Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono.
Kebijakan tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di perdesaan melalui koperasi. Kehadiran KDKMP sebagai mitra penyalur diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh modal kerja maupun pembiayaan usaha produktif. Dengan akses pembiayaan yang semakin dekat dengan masyarakat, aktivitas ekonomi desa diyakini akan tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.
Ke depan, KDKMP akan berperan sebagai mitra perbankan dalam penyaluran KUR melalui skema channeling sehingga layanan pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Pemerintah menilai koperasi memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa KDKMP akan menjadi kanal distribusi berbagai program pemerintah, termasuk KUR.
“Seluruh program dari pemerintah pusat termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan dan lain-lain nanti akan disalurkan melalui KDKMP. Dan penyaluran skema channeling KUR pun juga akan dilaksanakan di KDKMP,” ujar Ferry Juliantono dalam acara Best Cooperatives Sustainability Performance Award 2026 di Jakarta.
Selain menyalurkan KUR, KDKMP juga akan melayani pembiayaan Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bagi pelaku usaha ultramikro. KDKMP turut dikembangkan sebagai outlet layanan perbankan, khususnya bagi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur distribusi barang bersubsidi melalui KDKMP. Komoditas seperti LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, dan beras akan disalurkan melalui koperasi guna memastikan distribusi yang lebih efektif dan tepat sasaran..
“Nah ini insyaallah akan dalam waktu dekat dikeluarkan Peraturan Presiden untuk membahas tentang distribusi barang-barang bersubsidi,” kata Ferry.
Penguatan fungsi KDKMP merupakan bagian dari strategi pemerintah menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. Melalui akses pembiayaan, penyaluran bantuan, distribusi barang bersubsidi, dan layanan perbankan, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
