Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan keseriusan dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Komitmen tersebut terlihat dari keberanian aparat penegak hukum mengusut dan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, termasuk mereka yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai langkah tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Menurut dia, penegakan hukum terhadap pihak yang memiliki kedekatan dengan Presiden menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak semestinya dibatasi oleh relasi politik maupun kekuasaan.
“Presiden telah menunjukkan keseriusan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut tercermin dari penindakan terhadap sejumlah pihak, termasuk individu yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Presiden,” kata Adi.
Menurut Adi, langkah penindakan tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat. Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam keberhasilan agenda pemberantasan korupsi, terutama ketika aparat penegak hukum mampu mengungkap perkara yang selama ini dipersepsikan sulit disentuh.
Ia menyebut, sebanyak 65 persen masyarakat memberikan respons positif terhadap upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini sulit tersentuh. Angka tersebut menunjukkan adanya dukungan publik terhadap langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
“Pandangan publik terhadap pemberantasan korupsi cukup positif, dengan 65 persen masyarakat memberikan respons positif terhadap upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini sulit tersentuh,” ujarnya.
Adi menegaskan, dukungan tersebut perlu dijawab dengan konsistensi penegakan hukum. Pemerintahan Prabowo diharapkan tidak berhenti pada sejumlah kasus yang telah mencuat, tetapi terus melakukan penindakan terhadap siapa pun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan terus menindak tegas siapa pun yang terindikasi korupsi, tanpa memandang kedekatan atau latar belakang, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” kata Adi.
Selain penindakan, proses pengungkapan perkara juga perlu dilakukan secara menyeluruh. Aparat penegak hukum dinilai harus menggali informasi dari para tersangka untuk membongkar modus operandi, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta menelusuri aliran dana hasil kejahatan.
“Pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan secara proaktif dengan menggali informasi dari para tersangka, termasuk mengenai modus, pihak yang terlibat, serta aliran dana. Aparat penegak hukum juga perlu memastikan pengembalian kerugian negara dilakukan secara tuntas,” ujar Adi.
Konsistensi penegakan hukum, transparansi proses penyidikan, serta pengembalian kerugian negara menjadi elemen penting untuk memastikan pemberantasan korupsi tidak sekadar menghasilkan efek penindakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi penegak hukum. (*)
