JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan pelaksanaannya semakin tepat sasaran, aman, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Evaluasi menyeluruh menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program strategis tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan pemenuhan gizi yang optimal bagi anak-anak Indonesia.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan penguatan tata kelola MBG dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan peraturan, hingga evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Penguatan tata kelola merupakan bagian dari proses penyempurnaan program agar MBG semakin tepat sasaran, aman, dan tertata. Prioritasnya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah 3T,” ujar Hariqo.
Menurut dia, evaluasi dalam waktu sekitar satu bulan dinilai realistis karena telah terbentuk kesadaran bersama di berbagai tingkatan pelaksana. Namun, penguatan sistem harus disertai dengan pengawasan yang konsisten agar seluruh sumber daya program digunakan secara bertanggung jawab.
“Setiap pelanggaran, termasuk korupsi dan penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan maupun posisi. Tata kelola yang baik membutuhkan integritas, disiplin, dan pengawasan bersama,” katanya.
Hariqo menambahkan, besaran anggaran per porsi MBG perlu terus dikaji berdasarkan standar kecukupan gizi dan kondisi masing-masing daerah. Perbedaan indeks kemahalan, khususnya di wilayah luar Jawa, perlu menjadi pertimbangan dalam memastikan kualitas makanan tetap terjaga.
Penguatan tata kelola juga mencakup penyusunan model pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Pelibatan dapur umum, dapur sekolah, maupun kantin sekolah dapat dipertimbangkan, terutama di wilayah 3T, dengan tetap memperhatikan standar gizi, tenaga kerja, serta dampaknya terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan.
“Masukan masyarakat sangat penting untuk menyempurnakan MBG. Keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat,” ujar Hariqo.
Ia menegaskan, evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan akan memperkuat MBG sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi Indonesia. (*)
