Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Usai pertemuan, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Guru non-ASN kini menerima tunjangan Rp2 juta per bulan dari sebelumnya Rp1,5 juta, sedangkan guru ASN memperoleh tunjangan sebesar gaji pokok.
“Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” jelas Abdul Mu’ti.
Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan mekanisme penyaluran langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Kebijakan tersebut diharapkan membuat manfaat program dapat diterima lebih cepat dan efisien.
“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” ungkapnya.
Peningkatan kesejahteraan juga diiringi dengan penguatan kualitas guru melalui program beasiswa. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan bantuan Rp3 juta per semester.
“Tahun 2025 kami mengalokasikan biasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” kata Abdul Mu’ti.
Program tersebut akan diperluas secara signifikan pada 2026 dengan target menjangkau 150.000 guru di seluruh Indonesia.
“Dan sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru,” lanjutnya.
Dukungan terhadap perluasan beasiswa juga disampaikan Hendry Munief. Menurutnya, pendidikan vokasi perlu mendapat perhatian lebih besar karena berperan penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan industri.
“Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas karena langsung menjawab kebutuhan industri. Dukungan beasiswa dan fasilitas belajar menjadi kunci,” ujarnya.
Hendry juga mendorong penguatan program KIP dan PIP serta pemanfaatan program CSR industri untuk mendukung pendidikan vokasi.
“Beasiswa seperti KIP dan PIP harus diperkuat agar semakin banyak anak-anak kita tertarik masuk sekolah vokasi,” katanya.
