Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan status gizi masyarakat di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pemerintah berfokus memaksimalkan dua bulan terakhir tahun ini untuk mempercepat realisasi program. Ia menegaskan bahwa BGN terus menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru setiap hari sebagai upaya memperluas jangkauan layanan MBG ke daerah-daerah terpencil.
“Kami berupaya maksimal agar target dapat tercapai. Saat ini, rata-rata terdapat sekitar 200 SPPG baru setiap hari, dengan potensi melayani sekitar 600.000 penerima manfaat harian,” ujar Dadan Hindayana.
Hingga kini, tercatat 13.514 SPPG telah tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Jumlah tersebut berpotensi melayani 39,5 juta penerima manfaat dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 40 juta pada akhir bulan ini. Dadan juga menambahkan bahwa Presiden memberikan apresiasi atas capaian signifikan ini, meskipun target penuh belum sepenuhnya tercapai.
“Pak Presiden tetap mengapresiasi capaian yang sudah sangat baik. Kalau pun nantinya baru mencapai sekitar 75 juta penerima hingga akhir tahun, itu tetap akan menjadi kemajuan yang luar biasa,” ungkapnya.
Kepala BGN juga menyebutkan bahwa penyerapan anggaran Program MBG telah mencapai Rp35,6 triliun atau sekitar 50,1 persen dari target tahun berjalan. Pemerintah menilai realisasi ini sebagai langkah positif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung pemerataan ekonomi masyarakat.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, memperkuat ekosistem pangan lokal, serta mendorong pemberdayaan ekonomi daerah. Dengan dukungan anggaran dan penambahan infrastruktur layanan gizi, program ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi jutaan warga, terutama di wilayah pedesaan dan tertinggal.
Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, menilai pelaksanaan MBG telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan permintaan pangan lokal. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pemerintah memperkuat data ketersediaan pangan dan manajemen distribusi di daerah agar pelaksanaan MBG tetap efisien.
“Menu bergizi bisa disesuaikan dengan kondisi ketersediaan bahan pangan di masing-masing daerah. Pemerintah perlu memperkuat data pasokan agar tahu produk mana yang berpotensi defisit,” jelas David Sumual.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), permintaan terhadap komoditas seperti telur dan daging ayam ras meningkat seiring pelaksanaan MBG, mendorong inflasi kelompok harga bergejolak sebesar 0,28% secara bulanan dan 6,59%.
Secara keseluruhan, pemerintah terus memastikan bahwa peningkatan kebutuhan bahan pangan akibat MBG tetap terkendali melalui kebijakan yang adaptif dan berbasis data. Dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas daerah, target 82,9 juta penerima manfaat diharapkan tercapai, menjadikan program MBG sebagai tonggak penting peningkatan kesejahteraan gizi nasional.
[edRW]
