Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui program penguatan Sekolah Rakyat yang saat ini tengah diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.
Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus melengkapi perangkat pembelajaran, sarana pendukung, serta fasilitas digital demi memastikan setiap anak bangsa memperoleh akses pendidikan yang layak, modern, dan merata.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Idit Supriadi Priatna mengatakan pihaknya menurunkan tim untuk mengevaluasi kekurangan dan persoalan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat agar menjadi sempurna sesuai harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
“Kami menurunkan tim untuk mengevaluasi dan sebagainya,” kata Idit.
Evaluasi yang dilakukan meliputi sarana dan prasarana, kecukupan tempat tidur, luas ruangan, sumber daya manusia, dan sebagainya.
Evaluasi juga akan dilakukan terhadap siswa, apabila siswa menghadapi persoalan yang cukup berat maka akan segera ditangani oleh lembaga yang dimiliki Kemensos.
“Ketika nanti ada persoalan siswa yang cukup berat, siswa ini akan dibawa ke sentra-sentra kita,” katanya.
Begitu juga dengan sumber daya manusia termasuk tenaga pendidik di Sekolah Rakyat, kata dia, juga sudah disiapkan dan telah diberikan pelatihan-pelatihan agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan.
“Tenaga pendidiknya sedang kita siapkan dengan baik, kepala sekolahnya dilatih, gurunya dilatih, sekarang pengasuh wali asrama juga dilatih. Ingat, Sekolah Rakyat ini baru, bukan barang lama,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan tujuan utama Sekolah Rakyat adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak marginal agar bisa bersekolah dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Esensi program ini adalah sebagai intervensi strategis negara untuk menutup kesenjangan akses pendidikan.
“Semua anak Indonesia harus sekolah, baik yang kaya maupun yang miskin. Negara tidak boleh membiarkan satu pun anak tertinggal,” ujar Agus.
Ia menambahkan, target berikutnya adalah memastikan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai bentuk pemerataan pendidikan nasional.
Untuk menjamin masa depan lulusan, Kemensos bekerja sama dengan BUMN, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi. Jalur masuk tanpa tes disiapkan bagi siswa berprestasi, sementara lapangan pekerjaan dibuka untuk mereka yang ingin langsung bekerja.
“Tidak ada gunanya membangun sekolah jika setelah lulus mereka kembali ke habitat kemiskinan. Masa depan mereka harus dipastikan sejak sekarang,” pungkas Agus.
