Jakarta – Pemerintah terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola ruang digital agar perkembangan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan pengguna. Masukan masyarakat dinilai penting untuk memastikan kebijakan digital mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, termasuk penyebaran hoaks, disinformasi, penipuan daring, dan konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (AI).
Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan literasi digital masyarakat harus terus diperkuat karena perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Menurutnya, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi perlu diikuti kemampuan berpikir kritis ketika menerima dan menyebarkan informasi.
“Literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan reflektif dan analitis agar tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan,” ujar Septiaji.
Ia menilai perkembangan AI menghadirkan tantangan baru karena masyarakat semakin sulit membedakan konten asli dan konten hasil manipulasi. Karena itu, pemerintah, platform digital, media, dan masyarakat perlu memperkuat kolaborasi untuk menjaga kualitas informasi di ruang digital.
“Kolaborasi berkelanjutan dengan platform digital, organisasi media, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang kredibel,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pemerintah terus melibatkan masyarakat dan pegiat literasi digital dalam membangun ruang digital yang aman dan sehat. Menurutnya, partisipasi publik menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan digital.
“Ruang digital yang sehat membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan di ruang digital,” ujarnya.
Edwin menambahkan, penguatan literasi digital juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keamanan data, etika berkomunikasi, serta penggunaan teknologi AI secara bertanggung jawab.
Pemerintah berharap masyarakat semakin aktif memberikan masukan sekaligus ikut menjaga kualitas ruang digital. Pengguna juga diimbau tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan memanfaatkan kanal pelaporan apabila menemukan konten yang berpotensi merugikan. (*)
