Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target ambisius untuk mengalirkan listrik ke 780 ribu rumah tangga di wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T) pada periode 2025–2029. Langkah ini merupakan bagian dari Program Listrik Desa (Lisdes) yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional hingga mencapai 100% dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menuntaskan persoalan belum meratanya layanan listrik untuk masyarakat Indonesia. Presiden mendorong pembangunan fasilitas ketenagalistrikan yang baru sehingga dalam waktu lima tahun ke depan diharapkan permasalahan daerah yang belum mendapat aliran listrik bisa tuntas.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan pihaknya siap mendukung program ini dengan membangun jaringan distribusi listrik di seluruh Indonesia.
“PLN juga akan memanfaatkan teknologi energi terbarukan, seperti panel surya, untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses,” ungkapnya.
Darmawan juga menjelaskan bahwa proyeksi peningkatan permintaan listrik nasional didasarkan pada sejumlah faktor strategis. Selain pertumbuhan organik, permintaan juga diperkirakan melonjak seiring dengan percepatan program hilirisasi industri, seperti hilirisasi kelapa sawit, mineral, dan batu bara.
“PLN juga memperhitungkan pertumbuhan kebutuhan listrik dari sektor-sektor baru seperti pusat data (data center), kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KI/KEK), sektor maritim, serta akselerasi penggunaan kendaraan listrik (EV) dan kompor listrik di rumah tangga,” ujar Darmawan.
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan komitmen PLN dalam meningkatkan jangkauan listrik.
”PLN berkomitmen menyediakan listrik yang andal serta memperluas jangkauan demi mewujudkan pemerataan energi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Program Lisdes ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah 3T. Dengan adanya listrik, diharapkan akan muncul kegiatan ekonomi baru, seperti usaha kecil dan menengah, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan konsumsi listrik per kapita dari 1.263 kWh pada 2024 menjadi 4.000 kWh pada 2045. Hal ini sejalan dengan proyeksi PLN bahwa permintaan listrik nasional akan meningkat menjadi 511 TWh pada 2034, didorong oleh pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan adopsi teknologi baru seperti kendaraan listrik dan pusat data.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini ada 1,3 juta rumah tangga di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemerintah memerlukan anggaran sebesar Rp 48 triliun. Total anggaran tersebut bisa digunakan untuk mengeksekusi program listrik masuk desa dan dusun selama lima tahun mendatang.
”Mayoritas desa dan dusun yang belum dialiri layanan listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), antara lain di daerah Maluku, Papua, dan sejumlah kawasan di Sulawesi,” jelasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, PLN, dan masyarakat, diharapkan seluruh rumah tangga di Indonesia dapat menikmati akses listrik yang andal dan terjangkau, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok negeri. Dengan hadirnya listrik, masyarakat juga dapat meningkatkan produktivitas, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
