JAKARTA – Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun ini, kuota rumah subsidi resmi dinaikkan dari sebelumnya 200 ribu unit menjadi 350 ribu unit, sebagai bagian dari upaya strategis mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkap bahwa peluncuran masif rumah subsidi akan dilakukan pada September 2025 dan direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Acara peluncuran rumah subsidi rencananya akan dilakukan pada September, sekitar 25 ribu unit, yang akan dihadiri Bapak Presiden,” kata Maruarar.
Rumah subsidi tersebut akan dialokasikan kepada kelompok-kelompok strategis masyarakat, di antaranya petani, nelayan, buruh, sopir, guru, dan jurnalis. Bunga kredit rumah subsidi hanya sebesar lima persen dengan uang muka satu persen, jauh lebih ringan dibanding perumahan komersial.
Penambahan kuota juga mencakup program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di mana pemerintah menaikkan target dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit untuk tahun anggaran 2025. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mendapat mandat besar dengan alokasi 220 ribu unit, naik signifikan dari alokasi sebelumnya 158.301 unit.
Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyebut peningkatan ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas kepemilikan rumah terjangkau.
“BTN siap mempercepat penyaluran FLPP untuk 160 ribu unit konvensional dan 60 ribu unit syariah. Kami juga memperkuat digitalisasi agar akses KPR subsidi semakin mudah,” ujarnya.
Melalui aplikasi Bale by BTN, masyarakat kini bisa mencari properti, mengajukan KPR, hingga memantau progres pengajuan secara daring. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyatakan dukungan terhadap program ini melalui berbagai kebijakan yang menjaga prinsip kehati-hatian.
Tak hanya pemerintah, sektor swasta juga menunjukkan antusiasme. Emiten properti PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) bekerja sama dengan Riscon Group untuk mengembangkan 3.000 unit rumah subsidi di Jawa Barat, termasuk wilayah Bogor, Serang, dan Sumedang. Proyek ini diharapkan mampu menyumbang pendapatan lebih dari Rp500 miliar dalam dua tahun ke depan.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) yang juga CEO Riscon Group, Ari Tri Priyono, menyatakan bahwa peningkatan kuota rumah subsidi mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
“Kami bersyukur, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menunjukkan perhatian besar terhadap sektor papan,” ucap Ari.
Melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang properti, peningkatan akses terhadap hunian layak bagi MBR diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan keadilan sosial di bidang perumahan.
