Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyediaan 15.000 unit laptop untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Langkah itu untuk mencegah praktek-praktek yang mengarah ke melanggar aturan.
“Saya sudah minta kepada penanggung jawab pengadaan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, dengan terbuka, tidak kongkalikong, tidak ada lagi praktek-praktek yang melanggar aturan,” kata Saifullah.
Mensos mengatakan seluruh siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan satu unit laptop untuk menunjang proses belajar mengajar. Pada tahap pertama, sebanyak 9.705 siswa akan menerima laptop.
Tahap kedua menyusul dengan 5.665 siswa, sehingga total mencapai lebih dari 15.370 siswa penerima manfaat. Spesifikasi laptop akan disesuaikan dengan kebutuhan jenjang pendidikan masing-masing siswa.
“Selain laptop, Kementerian Sosial juga menyalurkan seragam sekolah sebagai bagian dari fasilitas pendukung,” jelas Saifullah.
Saifullah menegaskan seluruh proses pengadaan laptop dan seragam dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal itu sesuai arahan Presiden untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan pelanggaran aturan lainnya.
“Karena ini sesuai dengan arahan presiden, tidak ada korupsi. Pastikan bahwa semua proses itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan. Kita juga minta didampingi oleh aparat,” ungkap Saifullah.
Menurut Saifullah, penyediaan laptop bukan sekadar bantuan fasilitas, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat. Fasilitas ini adalah bagian dari keseriusan Kemensos untuk memastikan siswa Sekolah Rakyat mendapatkan lingkungan dan sarana belajar yang layak dan setara dengan sekolah-sekolah terbaik.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini, termasuk memastikan perangkat digunakan sesuai peruntukan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak sekolah menjadi kunci agar bantuan ini memberi manfaat maksimal bagi dunia pendidikan.
Sekolah Rakyat saat ini telah beroperasi di 67 titik dan ditargetkan mencapai 100 titik pada pertengahan Agustus 2025. Pada September 2025, jumlahnya akan bertambah menjadi 159 titik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Sekolah Rakyat adalah program yang digagas Presiden Prabowo yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga. Kementerian Sosial bertanggung jawab atas operasional dan pembangunan gedung dan sarana prasarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, kurikulum dan seleksi guru digodok oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan guru agama dari Kementerian Agama.
