Jakarta – Pakar UI, Dr. Aditya Perdana, dan Pengamat Kebijakan Publik NTT, Dr. Jhon Tuba Helan, bersinergi menolak narasi “Indonesia gelap” dengan pendekatan dialog terbuka dan edukasi kritis. Keduanya menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi harus disalurkan secara konstruktif.
Aditya memuji sikap keterbukaan pemerintah terhadap kritik.
“Pengakuan Presiden atas kelemahan komunikasi publik, bentuk kedewasaan politik,” ujarnya.
Ia menilai, evaluasi berkelanjutan terhadap strategi komunikasi akan memperkuat kepercayaan publik dan menekan penyebaran hoaks.
Di sisi lain, Jhon menekankan pentingnya pemahaman objektif atas kebijakan.
“Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentu melalui kajian timnya dan ujung dari kebijakan itu adalah memberi manfaat bagi rakyat, oleh karena itu rakyat jangan mudah terprovokasi, jangan mudah dimobilisasi mengikuti kehendak para elite politik yang sementara argumentasi atau alasannya tidak jelas,” katanya.
Ia mendorong masyarakat mengikuti seminar kebijakan dan lokakarya literasi politik untuk meningkatkan kesadaran kritis.
Keduanya bersepakat menyelenggarakan rangkaian diskusi publik di kampus, balai desa, dan ruang media. Aditya akan menggandeng akademisi dan jurnalis, sementara Jhon bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat.
Tujuannya, menciptakan ruang dialog yang inklusif dan informatif.
Dengan kekuatan dialog dan edukasi, Aditya dan Jhon optimistis provokasi “Indonesia gelap” dapat redam. Kritik yang konstruktif akan mengalihkan energi publik dari ketakutan menuju partisipasi aktif, demi percepatan pembangunuan dan kohesi sosial.
