Jakarta Pemerintah memprioritaskan percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan gizi tinggi. Langkah tersebut dilakukan melalui penataan dan percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah telah menetapkan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua sebagai prioritas percepatan SPPG 3T. Keputusan itu merupakan hasil rapat yang dipimpinnya dua pekan sebelumnya.
“Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya,” ujarnya.
Zulhas mengingatkan percepatan MBG di wilayah 3T tetap harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan keterbatasan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi menu maupun kandungan gizi.
“Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG,” ungkapnya.
Seperti diketahui, pemerintah melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil, termasuk 1.703 SPPG 3T. Di NTT, tercatat 1.123 pengajuan SPPG 3T, dengan 170 SPPG telah tervalidasi dan siap beroperasi.
Percepatan tersebut menjadi perhatian karena prevalensi stunting di NTT berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencapai 37 persen. Sejumlah daerah seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara juga tercatat memiliki prevalensi stunting tinggi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan daerah 3T menjadi prioritas penerima manfaat MBG setelah ditetapkan anggaran program MBG mencapai Rp40 triliun pada 2027. Saat ini, sekitar 1.703 SPPG telah tersebar di Papua, Maluku, Nias, dan NTT.
“Harapan kita semua ini juga 3T akan menjadi prioritas kita di daerah-daerah yang jauh, yang betul-betul membutuhkan,” kata Sudaryono.
BGN juga berencana membuka 284 dapur SPPG baru di daerah 3T. Data penerima manfaat telah diselaraskan dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan program tepat sasaran.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, BGN akan menyusun peraturan untuk membakukan standar operasional dapur agar lebih komprehensif dan terjamin kelayakan konsumsinya.
Ini saya harus keluarkan peraturan Badan Gizi, saya keluarkan aturan-aturan sehingga pada saat kick-off (dapur MBG di 3T) itu secara regulasi sudah bisa operasional, pungkasnya.
