Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawasan Program Sekolah Rakyat untuk memastikan pelaksanaan berjalan transparan dan akuntabel. Langkah ini dilakukan agar kualitas program terjaga serta anggaran digunakan sesuai peruntukan.
Penguatan pengawasan juga menjadi bagian dari upaya pencegahan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi untuk melakukan pengawasan bersama Kementerian Sosial (Kemensos).
“Tujuan program ini (Sekolah Rakyat) sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
Setyo menegaskan, pendampingan dan koordinasi antarinstansi diperlukan untuk memastikan tata kelola program berjalan sesuai prinsip integritas. Menurutnya, keterlibatan aparat pengawas internal pemerintah serta dukungan lembaga terkait akan membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyambut baik penguatan pengawasan tersebut sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga kualitas program. Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga diperlukan tata kelola yang baik agar tujuan tersebut tercapai secara optimal.
“Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai dengan praktik-praktik korupsi,” ungkap Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu menambahkan, kolaborasi dengan lembaga pengawas menjadi bagian dari mekanisme kontrol agar setiap tahapan pelaksanaan sesuai aturan. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan data dan koordinasi lintas sektor demi menjaga kepercayaan publik terhadap program sosial pemerintah.
“Keterlibatan banyak pihak dalam pengawasan akan membuat program ini lebih kuat dan akuntabel,” ujarnya.
Di sisi lain, Kemensos juga memastikan proses pengadaan dan perencanaan program dilakukan secara hati-hati. Tim khusus yang dibentuk oleh Gus Ipul telah melakukan investigasi internal terkait proses pengadaan sepatu dan pelbagai perlengkapan lain untuk Sekolah Rakyat.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa evaluasi dan penyempurnaan teknis terus dilakukan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Minggu depan harus sudah clear terkait investigasi pengadaan ini,” ujar Agus Jabo.
Dengan penguatan pengawasan dan koordinasi antarlembaga, pemerintah berharap Program Sekolah Rakyat dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga integritas pengelolaan anggaran, tetapi juga memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.
