Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola subsidi energi dengan menjadikan akurasi data sebagai fondasi utama dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.
Langkah tersebut diarahkan agar subsidi semakin tepat sasaran, menjaga hak masyarakat yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tengah melakukan pemutakhiran dan pengujian data sebelum menerapkan kebijakan pengendalian subsidi.
“Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak ingin kebijakan yang telah dirancang dengan tujuan baik justru menimbulkan persoalan karena basis data yang belum akurat.
“Jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita,” katanya.
Penguatan data juga menjadi bagian dari upaya memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak.
“BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujarnya.
Pemerintah sekaligus memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga. “Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Bahlil.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berpotensi memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi.
“Katanya dengan barcode atau sidik jari. Kalau itu terjadi, pasti lebih turun lagi, dalam pengertian tidak salah sasaran,” kata Said.
Said juga menekankan pentingnya pembenahan kualitas data sebelum efisiensi anggaran dilakukan. Ia menilai persoalan ketepatan data perlu menjadi perhatian dalam penataan subsidi.
Penguatan DTSEN menjadi langkah strategis karena data tersebut digunakan pemerintah sebagai rujukan bersama untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. BPS menyatakan DTSEN terus diperbarui melalui berbagai sumber data dan mekanisme pemutakhiran.
Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah berupaya memastikan subsidi energi tidak sekadar tersedia, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat akuntabilitas fiskal dan memastikan anggaran negara digunakan secara semakin efektif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Kementerian ESDM menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan kriteria ini dilakukan secara bertahap menggunakan bantuan teknologi guna mengurangi bias keputusan manual di lapangan. (*)
