Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperketat standar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 1447 H dan periode libur nasional tahun 2026. Kebijakan ini ditegaskan dalam pedoman teknis terbaru yang mengatur komposisi menu, standar keamanan pangan, serta mekanisme distribusi selama bulan puasa. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penguatan kualitas program sekaligus memastikan kesehatan penerima manfaat tetap terjaga.
Dalam ketentuan terbaru, BGN melarang penggunaan produk _ultra-processed food (UPF)_ dalam seluruh menu MBG selama Ramadan. Produk UPF dinilai berisiko karena umumnya mengandung bahan tambahan seperti pengawet, pemanis buatan, pewarna, serta perasa sintetis yang tidak sejalan dengan prinsip gizi seimbang. Selain itu, menu bercita rasa pedas juga tidak diperkenankan selama periode puasa guna mencegah gangguan lambung dan iritasi pencernaan pada penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan MBG sebelumnya serta mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat selama Ramadan.
“Kami memastikan bahwa standar gizi tetap terpenuhi, namun komposisi menu harus disesuaikan dengan kondisi puasa. UPF dan makanan pedas kami larang demi menjaga keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat,” ujar Dadan.
Pemerintah juga mengatur penyesuaian mekanisme distribusi. Selama Ramadan, sebagian wilayah akan menerapkan sistem paket makanan kering atau bundling yang dapat dikonsumsi saat berbuka puasa. Skema ini dinilai lebih efektif dalam menjaga kualitas makanan selama distribusi, terutama pada periode libur panjang dan cuti bersama.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa Program MBG tetap berjalan penuh selama Ramadan dengan standar pengawasan yang diperketat.
“Program ini tetap berjalan. Yang kami lakukan adalah penyesuaian agar makanan lebih aman, lebih sehat, dan sesuai dengan kebutuhan saat puasa. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas gizi,” tegasnya.
Dalam pedoman tersebut, pemerintah mendorong penggunaan bahan pangan segar dan lokal seperti telur, ikan, ayam, daging olahan rumahan, buah, serta kurma sebagai sumber energi alami. Standar gizi tetap disesuaikan berdasarkan kelompok usia penerima manfaat agar kebutuhan kalori, protein, dan mikronutrien tetap terpenuhi.
Pemerintah menegaskan bahwa penguatan standar ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Dengan penyesuaian menu dan distribusi selama Ramadan 2026, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.
