SORONG – Upaya memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat Daya terus didorong agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses geografis yang menantang. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat operasional layanan sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Papua Barat Daya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar cakupan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diperluas. Usulan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn) Trenggono, dalam pertemuan di Jakarta pada 13 Juli 2026 yang membahas berbagai tantangan implementasi program di Papua Barat Daya.
Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menjelaskan bahwa usulan tersebut lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, terutama untuk memastikan daerah yang memiliki hambatan geografis memperoleh dukungan kebijakan yang memadai sehingga layanan MBG dapat berjalan optimal.
“Kondisi ini membuat para mitra yang sudah berinvestasi, bahkan menggunakan pinjaman bank untuk membangun dapur, masih menunggu kepastian,” ujar Ahmad Nausrau.
Saat ini, status wilayah 3T di Papua Barat Daya baru mencakup Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Sementara itu, Satgas menilai Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong juga memiliki karakteristik geografis yang membutuhkan perlakuan serupa agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Usulan tersebut telah mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan diteruskan kepada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Raja Ampat, misalnya, sebanyak 10 dapur SPPG yang dibangun oleh mitra sejak 2025 telah memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis. Namun hingga kini fasilitas tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu kepastian kebijakan terkait status wilayah dan mekanisme pelaksanaannya.
Selain mendorong perluasan status 3T, Satgas juga mengusulkan penerapan sistem dapur satelit untuk wilayah kepulauan. Skema tersebut dinilai mampu memperpendek jalur distribusi makanan bergizi, mengurangi biaya logistik, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil.
Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan bahwa pendekatan pelaksanaan program perlu disesuaikan dengan kondisi geografis Papua agar manfaat MBG dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat.
“Kondisi geografis Papua berbeda dengan daerah lain. Karena itu, pola pelaksanaan program juga harus disesuaikan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegas Ahmad Nausrau.
Apabila usulan tersebut mendapat persetujuan pemerintah pusat, perluasan cakupan wilayah 3T diyakini akan menjadi langkah strategis dalam mempercepat operasional MBG di Papua Barat Daya. Dengan dukungan infrastruktur yang telah tersedia serta penyesuaian pola distribusi sesuai karakteristik wilayah, program tersebut diharapkan semakin mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan gizi sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di Tanah Papua.
