Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan guna menjamin hak konstitusional warga negara serta keabsahan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.
Melalui program Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan suksesnya Penyelenggaraan Pilkada di 545 daerah dan sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan bahwa negara hadir secara penuh dalam mengawal proses PSU yang digelar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, melalui proram ini, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan tetap kondusif
“Melalui Desk Koordinasi Pilkada, Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan pada Tahapan Pilkada Ulang dan PSU. Selain itu, Desk juga terus mengawal hingga dilaksanakannya pelantikan kepala daerah terpilih sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Budi Gunawan menekankan pentingnya netralitas aparatur negara dalam proses PSU. Netralitas ini tidak hanya berlaku bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi aparat keamanan, pejabat daerah, dan struktur birokrasi di semua level.
“Dalam pelaksanaan di lapangan, penegakan aturan dilakukan secara tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran PSU maupun merusak kepercayaan publik terhadap hasilnya,” kata Budi Ginawan.
Di sisi lain, Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya telah menyiagakan sebanyak 770 personel gabungan untuk mengamankan pelaksanaan PSU Pilkada di Kabupaten Barito Utara.
“Hal ini dilakukan agar memastikan pelaksanaan PSU Pilkada di Kabupaten Barito Utara berjalan aman, nyaman dan kondusif,” tutur Iwan.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengajak masyarakat untuk berkomitmen kuat menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan PSU. Sabran juga mengungkapkan Pemprov Kalteng mengantisipasi berbagai hal yang bisa menganggu ketertiban keamanan di Barito Utara seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun upaya disinformasi.
“Kami ingin Pilkada, PSU di Barito Utara berjalan dengan lancar, jujur dan adil sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Barito Utara,” tegasnya.
Selain aspek keamanan fisik, stabilitas juga dijaga melalui pengawasan informasi publik. Kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, dan patroli siber Polri ditingkatkan untuk mendeteksi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun upaya disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat atau menciptakan ketegangan sosial.
Pemerintah menegaskan bahwa PSU bukan hanya sekadar mekanisme koreksi, tetapi juga refleksi atas komitmen Indonesia terhadap demokrasi yang sehat dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa diimbau untuk menjaga ketenangan dan memperkuat persatuan, demi kelangsungan demokrasi yang bermartabat.
