Jakarta – Pemerintah memastikan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program strategis nasional. Langkah evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan setiap tahapan pelatihan berlangsung sesuai standar, mengutamakan keselamatan peserta, serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola koperasi desa.
Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola berbagai program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, termasuk melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Evaluasi tersebut menjadi pijakan penting dalam menyempurnakan sistem pelatihan yang nantinya juga menjadi acuan bagi berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan pengelola Kopdes Merah Putih.
Kementerian Pertahanan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program SPPI. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme seleksi kesehatan peserta, pengawasan medis selama pelatihan, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, hingga sistem komunikasi dan pelaporan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa setiap proses evaluasi dilakukan untuk menghadirkan penyelenggaraan program yang semakin baik dari waktu ke waktu.
“Setiap masukan, evaluasi, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan akan menjadi dasar penyempurnaan program agar ke depan berjalan lebih baik, aman, profesional, dan akuntabel,” ujar Rico Ricardo Sirait.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan langkah mitigasi yang disesuaikan dengan karakteristik setiap program, termasuk dalam pelaksanaan pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pendekatan mitigasi tidak dapat disamaratakan karena setiap program memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda.
“Ya apa mitigasinya tentu berbeda antara program Koperasi Merah Putih-nya, kemudian penyediaan sumber daya untuk mengelola itu,” kata Juri.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan menangani setiap insiden yang muncul secara optimal tanpa menghambat keberlangsungan program. Menurut Juri, evaluasi yang dilakukan justru menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas implementasi kebijakan sehingga tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat dapat tercapai secara efektif. Dengan evaluasi teknis yang komprehensif, pemerintah optimistis pelatihan pengelola Kopdes Merah Putih akan semakin profesional, adaptif, dan mampu mencetak SDM yang siap mengembangkan koperasi sebagai fondasi penguatan ekonomi desa di seluruh Indonesia. (*)
