Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah tengah memacu pemanfaatan energi surya secara masif sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional menuju swasembada energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
“Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam. Oleh karena itu, kita pastikan pengembangan EBT dilakukan sesuai potensi lokal dan kebutuhan di setiap wilayah. Dari Sumatra hingga Papua kita dorong agar semua wilayah tumbuh dengan energi bersih,” ujar Bahlil di Jakarta.
Pengembangan PLTS akan difokuskan di wilayah dengan intensitas radiasi matahari tinggi seperti Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), serta kawasan timur Indonesia yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Di wilayah Jamali sendiri, kapasitas pengembangan EBT mencapai 19,6 GW, dengan PLTS menjadi porsi terbesar sebesar 10,9 GW.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara meskipun kontribusinya secara nasional lebih kecil yakni sekitar 2,3 GW. Ia menegaskan bahwa perencanaan kali ini jauh lebih konkret dan akuntabel karena telah mencakup titik lokasi pembangunan hingga timeline implementasi.
“Sekarang lokasi dan jadwal pembangunan sudah jelas. Tidak seperti dulu yang masih umum. Kabupaten mana, tahun berapa mulai dibangun, semuanya terang,” ungkap Bahlil.
Selain PLTS, pengembangan pembangkit EBT juga mencakup PLTA sebesar 11,7 GW, energi angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta tenaga nuklir 0,5 GW. Seluruh pembangkit tersebut akan diperkuat dengan sistem penyimpanan energi (energy storage) sebesar 10,3 GW, yang terdiri dari PLTA pumped storage (6 GW) dan battery energy storage system atau BESS (4,3 GW).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN siap menjalankan seluruh target dan strategi yang telah dirumuskan dalam RUPTL, termasuk percepatan pembangunan PLTS sebagai ujung tombak transisi energi.
“PLN siap menjalankan seluruh rencana dalam RUPTL ini sebagai langkah nyata transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emissions demi memperkuat keandalan listrik nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi lokal untuk mewujudkan swasembada energi,” kata Darmawan.
Lebih lanjut, Darmawan menekankan bahwa keberhasilan implementasi RUPTL akan sangat menentukan kemampuan Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca serta membangun ekosistem ketenagalistrikan yang berkelanjutan.
Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Pemerintah pun terus mendorong partisipasi sektor swasta, BUMN, serta masyarakat dalam percepatan transisi energi berbasis surya.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar kita benar-benar bisa mewujudkan kemandirian energi nasional,” pungkas Bahlil.
[edRW]
