Jakarta – Pemerintah terus memperkuat stabilitas pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras dan optimalisasi Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga beras sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia di tengah dinamika pasar.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga. Salah satunya melalui percepatan distribusi bantuan pangan dan perluasan penyaluran beras SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi.
“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Rizal.
Menurut Rizal, realisasi bantuan pangan terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 6 Juni 2026, bantuan pangan telah diterima hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau sekitar 60 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan tersebut tersalurkan sebelum akhir Juni 2026.
Selain bantuan pangan, Bulog juga mengoptimalkan distribusi beras SPHP yang telah mencapai 315 ribu ton. Penyaluran dilakukan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” kata Rizal.
Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras nasional karena seluruh cadangan beras pemerintah berada dalam kondisi aman dan siap digunakan untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan.
Di tingkat nasional, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperluas jaringan distribusi SPHP melalui keterlibatan BUMN, BUMD, ritel modern, dan pengecer pasar rakyat.
Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan pemerintah daerah diharapkan ikut berperan aktif melalui BUMD untuk memperluas jangkauan program.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga beras SPHP karena program tersebut berfungsi sebagai instrumen penyeimbang harga di pasar.
Menurutnya, penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah yang kini telah menembus lebih dari 5 juta ton menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi pangan sepanjang 2026.
