Maluku – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di seluruh Indonesia dengan mengembangkan sentra produksi lokal di berbagai daerah. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin pasokan makanan bergizi yang memadai dan berkualitas, tetapi juga menjadi strategi pemberdayaan ekonomi lokal serta penguatan ketahanan pangan nasional.
Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto menjadi fokus perhatian serius kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath. Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat koordinasi dan kesiapan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang menjelaskan langkah-langkah strategis yang tengah dilakukan, sekaligus menegaskan komitmen Gubernur Hendrik Lewerissa dalam memastikan program MBG ini bisa berjalan maksimal di seluruh di daerah.
Gubernur, kata Juru Bicara, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menghibahkan maupun meminjam-pakaikan lahan untuk pembangunan dapur MBG atau yang kini disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lahan-lahan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai titik SPPG.
“Sampai saat ini sudah ada 21 SPPG tersebar di 11 kabupaten/kota. Untuk tambahan 11 dapur MBG baru, kita tinggal menunggu satu sertifikat dari Kabupaten Buru Selatan, dan setelah itu akan langsung dikirim ke BGN untuk diproses,”ujar Kasrul.
Gubernur Maluku juga telah menyiapkan dukungan logistik dan fasilitas untuk kedatangan 70 orang petugas BGN yang akan ditugaskan di Maluku. Kantor BGN akan difasilitasi oleh Pemprov, termasuk rencana lokasi di kawasan Pasar Higienis atau Karang Panjang, Kota Ambon.
“Ini program besar. Maka kita harus sukseskan. Pak Gubernur sudah siapkan semuanya, termasuk fasilitas pendukung dan kesiapan infrastruktur,” kata Kasrul.
Di sisi lain, Gubernur juga mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi monopoli distribusi bahan pangan, apalagi krisis suplai yang bisa memicu inflasi. Saat ini, Maluku diperkirakan membutuhkan layanan makanan untuk sekitar 540 ribu siswa. Jika dihitung dengan estimasi Rp15 ribu per anak per hari, maka perputaran dana mencapai triliunan rupiah per tahun.
“Inilah alasan mengapa Gubernur sudah perintahkan Dinas Pertanian dan dinas teknis lainnya untuk segera menetapkan sentra produksi lokal. Sentra telur, daging, dan hortikultura harus jelas dan terdistribusi,” ujar Kasrul.
Kasrul menambahkan, jangan sampai terjadi fenomena pasar tradisional kehabisan stok karena bahan-bahan dihabiskan oleh SPPG. Maka yang didorong adalah sistem yang kuat dan mandiri dari daerah.
Pengembangan sentra produksi lokal bukan hanya mendukung kebutuhan logistik program MBG, tetapi juga menjadi pendorong transformasi ekonomi desa berbasis ketahanan pangan dan kemandirian komunitas.*
