Jakarta – Pemerintah memperkuat upaya perlindungan masyarakat melalui integrasi data dan informasi kebencanaan berbasis teknologi. Langkah ini diwujudkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui peluncuran versi terbaru MAGMA Indonesia yang menggabungkan informasi berbagai ancaman geologi dalam satu layanan digital.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan sistem tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas pertukaran informasi kebencanaan antarkementerian dan lembaga.
“Jadi nanti dari pemanfaatan sistem yang sudah dibangun, informasi yang sudah dibangun ini kita bisa sharing-kan dengan Kementerian/Lembaga,” ujar Yuliot.
Menurut Yuliot, informasi hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti melalui rencana aksi konkret agar upaya mitigasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Dari mitigasi ini harus kita uraikan di dalam rencana aksi untuk setiap Kementerian/Lembaga,” katanya.
MAGMA Indonesia menyediakan informasi aktivitas gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah. Aplikasi ini dilengkapi fitur Geohazard Location Awareness yang memungkinkan masyarakat mengetahui posisi mereka terhadap kawasan rawan bencana, serta mendukung pemantauan melalui CCTV dan tampilan seismogram.
Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengatakan pengembangan aplikasi tersebut bertujuan mendorong masyarakat melakukan antisipasi lebih cepat dan tepat.
“Sistem ini pada intinya dirancang untuk memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan aksi dini (early action) yang tepat sasaran, sehingga risiko dan dampak dari bencana geologi dapat diminimalisir,” ujar Lana.
Aplikasi tersebut dapat diakses melalui situs web serta perangkat Android dan iOS. Dukungan Application Programming Interface (API) juga memungkinkan BNPB, BPBD, serta instansi lainnya mengintegrasikan informasi MAGMA ke dalam sistem masing-masing sehingga koordinasi dan penyampaian peringatan dapat berjalan lebih efektif.
Sejalan dengan upaya tersebut, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menekankan pentingnya teknologi penginderaan jauh, citra satelit, dan integrasi informasi risiko untuk mendukung pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa risiko bencana dapat dikelola meskipun fenomena alam tidak dapat dihentikan.
“Data harus diubah menjadi informasi, informasi dianalisis menjadi strategi, dan strategi harus melahirkan tindakan nyata yang dapat menyelamatkan nyawa,” tegas Raditya.
Integrasi data perlu diikuti peningkatan kapasitas pemerintah daerah, perluasan akses informasi, serta penggunaan hasil pemantauan sebagai dasar kebijakan dan alokasi anggaran.
Dengan kolaborasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat, teknologi kebencanaan diharapkan memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat tindakan dini, serta mengurangi korban jiwa dan kerugian akibat bencana.
