Jakarta Pemerintah memastikan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan dapat memperoleh penggantian tanpa biaya. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah untuk memastikan masyarakat tidak menghadapi beban administratif tambahan setelah bencana, sekaligus menjaga hak warga atas dokumen identitas yang dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menugaskan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan turun langsung membantu masyarakat. Dokumen yang dapat diterbitkan kembali antara lain KTP-el, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.
Orang lagi susah jangan dibikin susah lagi, kita bantu, kata Tito saat meninjau posko pengungsian di Nagekeo, NTT.
Tito menjelaskan, proses penerbitan ulang relatif mudah karena data kependudukan masyarakat telah tersimpan secara digital dalam sistem Dukcapil. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk membantu pemulihan dokumen penting di luar administrasi kependudukan, termasuk dokumen pertanahan serta dokumen kendaraan dan surat izin mengemudi bagi warga terdampak.
Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi dijadwalkan memimpin tim yang bergerak ke sejumlah wilayah terdampak mulai 24 Agustus 2026. Enam tim pelayanan disiapkan untuk menjangkau Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Setiap tim dibekali perangkat rekam-cetak KTP-el dan perlengkapan pendukung agar pelayanan dapat dilakukan secara langsung di lapangan.
Layanan jemput bola tersebut juga didukung perangkat pencetakan KTP-el bergerak, blangko KTP-el, jaringan komunikasi satelit, serta peralatan lain yang dibutuhkan untuk menghadapi kondisi wilayah terdampak. Pendekatan langsung ke masyarakat dinilai penting karena sebagian desa masih menghadapi kendala akses akibat dampak gempa.
Pemulihan administrasi juga penting untuk memperlancar akses warga terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga berbagai program pemulihan pemerintah. Dengan data kependudukan yang kembali lengkap, proses verifikasi penerima bantuan dapat dilakukan lebih tertib dan akurat. Pemerintah juga mendorong warga segera melaporkan dokumen yang hilang atau rusak kepada petugas agar penggantian dapat diproses tanpa menunggu terlalu lama.
Pemerintah menilai pemulihan dokumen kependudukan merupakan bagian penting dari pemulihan pascabencana. Dengan layanan gratis dan jemput bola, warga dapat kembali memiliki identitas administrasi tanpa harus mengeluarkan biaya atau menempuh prosedur yang menyulitkan. Langkah ini sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam membantu masyarakat NTT bangkit dan memulihkan kehidupan setelah bencana.
