Jakarta – Pemerintah mempercepat upaya pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia dengan menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum berlistrik dapat menikmati pasokan energi paling lambat pada 2029. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses energi yang merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp520 miliar untuk Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Selain itu, pemerintah juga mengusulkan anggaran sekitar Rp9,75 triliun guna memperluas pembangunan infrastruktur kelistrikan desa.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Bahlil menegaskan percepatan elektrifikasi merupakan mandat langsung dari Presiden.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami menargetkan seluruh desa dan dusun yang hingga kini belum teraliri listrik dapat menikmati layanan tersebut paling lambat pada 2029 atau 2030. Kami berharap dukungan dari Komisi XII DPR agar target ini dapat diwujudkan sehingga masyarakat di seluruh pelosok juga bisa merasakan manfaat pembangunan dan kemerdekaan secara merata,” ujar Bahlil.
Bahlil mengaku masih menemukan pulau-pulau yang belum memiliki jaringan listrik memadai.
“Saat melakukan kunjungan ke wilayah timur Indonesia, saya masih mendapati sejumlah pulau yang belum memperoleh pasokan listrik sama sekali. Kondisi seperti ini tentu menjadi perhatian serius dan harus segera ditangani,” katanya.
Ia menambahkan masih ada sejumlah wilayah di Sulawesi, Maluku, dan Papua yang memerlukan pembangunan jaringan listrik baru.
“Beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua masih masuk dalam daftar prioritas. Pemerintah akan terus mendorong pembangunan jaringan dan infrastruktur kelistrikan agar seluruh wilayah tersebut segera teraliri listrik,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris, mengatakan pemerintah tengah menyusun regulasi sekaligus merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN sebagai dasar pelaksanaan proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW).
“Program PLTS 100 GW saat ini sedang difinalisasi dari sisi strategi dan regulasi. Seluruh pembangkit yang akan dibangun nantinya harus masuk dalam perencanaan RUPTL sehingga proses pengembangannya dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Harris.
Wakil Menteri ESDM Yuliot menambahkan pemerintah telah menyiapkan sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa untuk mendukung proyek tersebut. Pada tahap awal, pembangunan akan difokuskan pada PLTS berkapasitas 17 GW yang nantinya terhubung dengan jaringan transmisi dan gardu induk PLN sebagai bagian dari penguatan sistem kelistrikan nasional.
