Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pegawai BUMN, meskipun kementerian tersebut tengah melakukan efisiensi anggaran.
Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan tenaga kerja nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja, termasuk posisi pendukung seperti petugas kebersihan dan satuan pengamanan, tetap menjadi prioritas.
“Pengurangan pegawai belum ada sampai hari ini. Office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” ungkap Erick.
Selain itu, sejumlah fasilitas kepegawaian yang dianggap penting juga tetap dipertahankan walau anggaran mengalami penyesuaian. Erick menyatakan bahwa tunjangan kinerja memang belum bisa ditingkatkan, namun fasilitas seperti klinik kesehatan dan penitipan anak (daycare) tetap dijaga untuk mendukung kesejahteraan pegawai.
“Kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik, daycare, dan lain-lainnya,” lanjutnya.
Pemerintah juga menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membuka lapangan kerja melalui pengelolaan investasi strategis.
Managing Director Danantara, Djamal Attamimi, menyebut bahwa proyek-proyek yang akan dikelola, seperti Program 3 Juta Rumah, dapat menyerap banyak tenaga kerja.
“Danantara turut mendukung program 3 juta rumah dan untuk melakukan itu semua jumlah pekerja yang dibutuhkan cukup tinggi,” jelasnya.
Menurut Djamal, selain sektor infrastruktur yang padat karya, sektor digital juga akan banyak menyerap tenaga kerja ke depan.
“Kalau dilihat memang sektor digital itu lebih banyak komputer. Tapi sebenarnya turunan untuk digital infrastrukturnya itu padat karya yang membutuhkan penyerapan tenaga kerja,” paparnya.
Meski masih dalam tahap analisis, ia menilai proyeksi penyerapan tenaga kerja cukup positif di berbagai sektor.
Sementara itu, COO Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan peninjauan terhadap 888 perusahaan BUMN.
Proses ini bertujuan untuk merapikan struktur usaha agar lebih efisien dan berdaya saing.
“Kita review ke 888 BUMN kita. Kita reprofiling bisnis dan turn around dan ada yang mungkin tutup,” ujarnya.
Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan BUMN yang lebih sehat, kuat, dan mampu menjadi motor pertumbuhan lapangan kerja, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ekonomi nasional.
