Menu

Dark Mode
Reformasi Tata Kelola SDA dan Komitmen Presiden Prabowo Lewat Satgas PKH   Satgas PKH Tegaskan Kehadiran Negara Jaga Kedaulatan Kawasan Hutan Presiden Prabowo Perketat Penertiban Kawasan Hutan Lewat Satgas PKH Selamatkan Hutan, Presiden Tertibkan Lahan Sawit dan Tambang via Satgas PKH Padat Karya Pascabencana: Menjaga Hidup Petani Sekaligus Memulihkan Sawah   Rehabilitasi Rumah Nakes Perkuat Ketahanan Sistem Kesehatan Pascabencana Sumatra

Berita

Pemerintah Fokus Tingkatkan Tata Kelola Program MBG

badge-check


					Pemerintah Fokus Tingkatkan Tata Kelola Program MBG Perbesar

JAKARTA-Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang telah menjadi salah satu inisiatif penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia di berbagai sektor.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan dari Badan Gizi Nasional terkait sejumlah permasalahan yang terjadi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Meskipun hanya mencapai 0,005 persen dari total 3,4 juta peserta, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis.

“Kami akan lebih fokus memperhatikan hal ini, dengan target mengurangi insiden hingga mencapai nol” kata Zulhas.

Tata kelola program Makan Bergizi Gratis akan terus disempurnakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pekerjaan yang terlibat dalam program tersebut. Perbaikan tata kelola dan pengurangan insiden bertujuan untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, untuk merumuskan tata kelola yang lebih baik Kementerian keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akan dilibatkan

“Eselon satu kementerian terkait akan didukung oleh berbagai stakeholder. Kementerian Keuangan akan dilibatkan untuk memastikan kelancaran anggaran, sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi akan berperan dalam menyediakan tenaga yang diperlukan.” Ujar Zulhas

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah, termasuk bupati dan gubernur, akan terlibat langsung mendukung program ini.

“Peran ini harus dirumuskan dengan jelas karena ini adalah program utama yang sangat mendesak dan penting. Nantinya, peran-peran ini akan diatur dalam peraturan presiden atau instruksi presiden,” lanjut Zulhas.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, adanya perpres yang mengatur tentang MBG akan turut mendukung anggaran untuk program prioritas ini. Jumlah anggaran dan skema yang digunakan untuk percepatan MBG saat ini masih dalam proses pembahasan.

“Sekarang kami masih mendidik 30.000 SPPI yang baru akan selesai pada akhir Juli. Jadi, untuk menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis sampai Juli, kami baru bisa melayani kurang lebih 6 juta orang,” ucapnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas program MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara adil dan merata.

[edRW]

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Presiden Prabowo Perketat Penertiban Kawasan Hutan Lewat Satgas PKH

22 January 2026 - 13:28

Selamatkan Hutan, Presiden Tertibkan Lahan Sawit dan Tambang via Satgas PKH

22 January 2026 - 13:28

Skema Padat Karya dan Rehabilitasi Sawah Dipercepat untuk Pulihkan Penghidupan Pascabencana

22 January 2026 - 13:28

Pemerintah Gaji Petani Pulihkan Sawah Terdampak Bencana

22 January 2026 - 13:28

Indonesia Kukuhkan Diri sebagai Pemain Ekonomi Global di WEF 2026

22 January 2026 - 13:27

Trending on Berita