Menu

Dark Mode
Hilirisasi Riset 2026 Diperkuat untuk Ketahanan Energi, Kesehatan, dan Pangan Hilirisasi Riset dan Jalan Baru Menjadikan Kampus sebagai Mesin Inovasi Nasional Dari Laboratorium ke Industri: Momentum Hilirisasi Riset Indonesia CKG Diperkuat dengan Deteksi Kusta di Faskes Dasar Pemerintah Dorong Hilirisasi Riset Tahap II untuk Percepat Inovasi Siap Industri Pemerintah Integrasikan Skrining Kusta dalam CKG untuk Kejar Eliminasi 2030

Berita

Pemerintah Fokus Tingkatkan Tata Kelola Program MBG

badge-check


					Pemerintah Fokus Tingkatkan Tata Kelola Program MBG Perbesar

JAKARTA-Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang telah menjadi salah satu inisiatif penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia di berbagai sektor.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan dari Badan Gizi Nasional terkait sejumlah permasalahan yang terjadi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Meskipun hanya mencapai 0,005 persen dari total 3,4 juta peserta, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis.

“Kami akan lebih fokus memperhatikan hal ini, dengan target mengurangi insiden hingga mencapai nol” kata Zulhas.

Tata kelola program Makan Bergizi Gratis akan terus disempurnakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pekerjaan yang terlibat dalam program tersebut. Perbaikan tata kelola dan pengurangan insiden bertujuan untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, untuk merumuskan tata kelola yang lebih baik Kementerian keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akan dilibatkan

“Eselon satu kementerian terkait akan didukung oleh berbagai stakeholder. Kementerian Keuangan akan dilibatkan untuk memastikan kelancaran anggaran, sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi akan berperan dalam menyediakan tenaga yang diperlukan.” Ujar Zulhas

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah, termasuk bupati dan gubernur, akan terlibat langsung mendukung program ini.

“Peran ini harus dirumuskan dengan jelas karena ini adalah program utama yang sangat mendesak dan penting. Nantinya, peran-peran ini akan diatur dalam peraturan presiden atau instruksi presiden,” lanjut Zulhas.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, adanya perpres yang mengatur tentang MBG akan turut mendukung anggaran untuk program prioritas ini. Jumlah anggaran dan skema yang digunakan untuk percepatan MBG saat ini masih dalam proses pembahasan.

“Sekarang kami masih mendidik 30.000 SPPI yang baru akan selesai pada akhir Juli. Jadi, untuk menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis sampai Juli, kami baru bisa melayani kurang lebih 6 juta orang,” ucapnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas program MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara adil dan merata.

[edRW]

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Hilirisasi Riset 2026 Diperkuat untuk Ketahanan Energi, Kesehatan, dan Pangan

18 July 2026 - 23:21

CKG Diperkuat dengan Deteksi Kusta di Faskes Dasar

18 July 2026 - 23:21

Pemerintah Dorong Hilirisasi Riset Tahap II untuk Percepat Inovasi Siap Industri

18 July 2026 - 23:21

Pemerintah Integrasikan Skrining Kusta dalam CKG untuk Kejar Eliminasi 2030

18 July 2026 - 23:21

Presiden Prabowo Perkuat Perlindungan Nelayan lewat BBM Khusus dan Cold Storage

18 July 2026 - 23:20

Trending on Berita