Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat rehabilitasi wilayah Aceh pascabanjir sekaligus mewaspadai munculnya praktik-praktik yang berpotensi mengganggu stabilitas, termasuk upaya normalisasi simbol separatisme di ruang publik. Pendekatan pemulihan kemanusiaan dan penjagaan kedaulatan nasional dinilai harus berjalan beriringan.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan pemerintah agar bersikap tegas terhadap praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia menegaskan bahwa secara historis, bendera GAM merupakan identitas gerakan separatis bersenjata yang pernah mengancam kedaulatan negara.
Menurutnya, simbol tersebut tidak dapat dipandang sebagai ekspresi budaya semata, melainkan simbol politik separatis.
“Karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak boleh dinormalisasi,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/12). Ia menilai pengibaran simbol tersebut mengindikasikan masih adanya separatisme laten yang tidak boleh diberi ruang pembenaran oleh negara. Jika dibiarkan, hal itu berpotensi memicu efek domino dan membuka kembali narasi konflik lama.
Di sisi lain, kehadiran negara dalam penanganan bencana di Aceh mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Warga Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan terima kasih atas bantuan logistik dan penanganan cepat pascabanjir yang melanda sejumlah kecamatan.
Sejak fase tanggap darurat, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah menyalurkan bantuan bahan pangan, air bersih, perlengkapan kebersihan, selimut, hingga layanan kesehatan keliling.
“Bantuan datang tepat waktu dan sangat membantu kami yang sempat kesulitan air bersih dan makanan,” ujar Abdullah (45), warga Kecamatan Karang Baru, Jumat (26/12). Ia menambahkan, koordinasi aparat di lapangan membuat penyaluran logistik berjalan tertib. “Kami merasa tidak ditinggalkan. Pemerintah hadir sejak awal,” katanya.
Apresiasi serupa disampaikan Nuraini (38), warga Kecamatan Manyak Payed. Menurutnya, dapur umum dan pos layanan kesehatan meringankan beban keluarga terdampak. “Anak-anak bisa mendapatkan makanan dan pemeriksaan kesehatan. Ini penting setelah banjir,” ucapnya.
Pemerintah daerah kini memfokuskan langkah pada pembersihan lingkungan, pemulihan akses jalan, serta normalisasi layanan dasar.
Dari sisi pusat, pemerintah memastikan pendampingan berlanjut hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemetaan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian. ***
