Jakarta — Pemerintah mempercepat penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai mitra utama dalam menyukseskan program nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini ditempuh untuk memperbesar kontribusi koperasi terhadap PDB sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Presiden Prabowo menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini dilakukan agar koperasi menjadi instrumen ekonomi rakyat yang lebih kuat dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono mengatakan, pemerintah melihat potensi besar dalam pengembangan koperasi sebagai kekuatan ekonomi baru. “Indonesia punya momentum untuk besarkan koperasi,” tegas Ferry.
Hingga saat ini, pemerintah mencatat sekitar 82.000 Koperasi Merah Putih telah resmi berbadan hukum. Pemerintah juga merampungkan relaksasi berbagai regulasi di sejumlah kementerian sejak Agustus hingga September untuk mendukung percepatan program tersebut. Kebijakan ini dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.
Koperasi Merah Putih dirancang untuk menyediakan layanan dasar bagi masyarakat desa, antara lain gerai sembako, apotek, klinik desa, gudang pangan, lembaga keuangan mikro, hingga layanan logistik dan transportasi. Selain itu, koperasi juga diberi ruang untuk mengembangkan usaha sesuai potensi desa, seperti kuliner lokal, kerajinan UMKM, maupun wisata desa.
Secara umum, koperasi ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, menjadi off-taker produk warga desa mulai dari pangan hingga perikanan, serta menjadi instrumen penyalur program pemerintah seperti bantuan pangan, pupuk bersubsidi, hingga elpiji subsidi.
Dukungan juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan, pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat peran Koperasi Merah Putih di wilayah masing-masing. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan masyarakat sangat diperlukan agar koperasi dapat menggali potensi ekonomi lokal secara optimal.
“Kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam memperkuat Koperasi Desa Merah Putih, terutama dalam menggali potensi ekonomi di wilayah masing-masing,” ujar Andra.
Ia juga meminta para pengurus koperasi terus meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola usaha, aturan hukum, serta manajemen organisasi. “Karena ini adalah program nasional, semua tertuju ke sana, sehingga para pengurus harus berkali-kali memahami tentang pengelolaan dari sisi hukum dan lainnya,” tegasnya.
Pemerintah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan memperluas akses layanan dasar, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan dukungan lintas kementerian dan daerah, program ini ditargetkan menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan. (*)
