Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di wilayah terdampak bencana melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas. Sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Dody.
Menteri Dody berharap, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi simpul pemulihan sosial masyarakat terdampak bencana. Selain itu, program ini juga ditujukan memperkuat pemulihan ekonomi, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan yang mencakup wilayah Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, Nagan Raya, Subulussalam, dan Aceh Singkil. Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan selesai secara bertahap agar dapat segera dimanfaatkan.
“Kami melakukan percepatan konstruksi dengan tetap menjaga mutu bangunan. Sekolah-sekolah ini dirancang tahan bencana dan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai,” tambahnya.
Sekolah Rakyat dibangun sebagai fasilitas pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang kelas modern, asrama siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, hingga sarana kesehatan. Desain bangunan juga memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagai langkah antisipasi risiko di masa mendatang.
Upaya pemerintah tersebut mendapat dukungan dari DPR RI. Komisi X DPR RI menilai percepatan pemulihan infrastruktur pendidikan sangat penting mengingat masih banyak sekolah yang terdampak bencana di berbagai daerah.
“Kami mendorong pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal. Program Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret bagi daerah terdampak,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.
Hetifah menekankan pentingnya perbaikan sekolah yang rusak, penyediaan ruang kelas darurat, serta fasilitas belajar dan bermain anak di kawasan hunian sementara (huntara). Menurutnya, akses pendidikan tidak boleh terputus hanya karena sekolah berada jauh dari lokasi pengungsian.
Hetifah turut mengapresiasi langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra, termasuk di bidang pendidikan. Sejumlah upaya yang telah dilakukan antara lain pembersihan 4.182 satuan pendidikan, pendirian 153 tenda, penyediaan 160 ruang kelas darurat, serta distribusi 27.000 paket perlengkapan belajar bagi siswa.
“Pemulihan pendidikan bukan sekadar membangun ulang gedung sekolah, tetapi memastikan lingkungan belajar yang aman, tangguh, dan mendukung pemulihan psikososial seluruh warga sekolah. Di situlah harapan dan masa depan anak-anak kita dipulihkan,” pungkas Hetifah. (*)
