Balikpapan – Sejumlah pakar menilai langkah pemerintah mendorong swasembada energi melalui pembangunan kilang modern akan memberi efek berganda bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mengemuka seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang baru diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 dan kini menjadi kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 360.000 barel per hari.
Pakar energi Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi, menegaskan RDMP merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama dalam pengolahan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Menurutnya, keberadaan kilang ini membuat rantai nilai sektor hulu–hilir semakin terintegrasi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Dengan beroperasinya RDMP, kapasitas pengolahan nasional meningkat signifikan, sehingga ruang untuk memenuhi kebutuhan solar dan BBM domestik makin terbuka, tentu dengan komposisi produksi yang optimal,” ujar Andi
Ia mengakui konsumsi BBM nasional yang mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari masih lebih tinggi dibanding kapasitas kilang domestik sekitar 1,1 juta barel per hari. Namun, Andi menilai tambahan kapasitas dari RDMP sebagai lompatan besar menuju swasembada energi yang lebih berdaulat dan berkelanjutan.
Dari sisi ekonomi, Andi menekankan kehadiran RDMP menciptakan aktivitas turunan yang menggerakkan ekonomi lokal. Serapan tenaga kerja, meningkatnya konsumsi rumah tangga, serta tumbuhnya usaha pendukung industri menjadi bukti nyata efek berantai pembangunan kilang.
“Ketika ribuan pekerja terserap, daya beli masyarakat naik dan roda ekonomi daerah ikut berputar,” kata Andi.
Selain itu, Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, mengatakan RDMP berkontribusi langsung pada stabilitas fiskal dan neraca perdagangan karena berpotensi menekan impor BBM yang selama ini dibayar dalam dolar AS.
“Semakin kecil impor BBM, semakin ringan beban APBN dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” tutur Purwadi.
Ia menilai pengalaman krisis 1998 menjadi pelajaran berharga agar Indonesia memperkuat kemandirian energinya.
“Dulu kita belajar pahit saat pelemahan rupiah membuat beban utang membengkak; kini kita melangkah lebih siap,” tegasnya.
Purwadi mendorong pembangunan kilang serupa di daerah lain agar visi swasembada energi dalam Asta Cita Presiden Prabowo benar-benar terwujud, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat lokal melalui kebijakan daerah yang pro-penyerapan tenaga kerja.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saipul, memandang RDMP sebagai fondasi awal menuju keadilan energi nasional. Ia menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi daerah penghasil sumber daya alam yang menanggung dampak lingkungan jangka panjang.
“Daerah penghasil migas layak mendapat kompensasi lebih besar sebagai bentuk keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” pungkas Saipul.
Para pakar sepakat, jika dikelola dengan baik, swasembada energi bukan hanya menguatkan negara, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
